Bisnis.com, JAKARTA—Pembicaraan mengenai proposal pajak perusahaan teknologi di negara-negara Uni Eropa berlanjut, Selasa (6/11/2018).
Para menteri keuangan Benua Biru berkumpul dan berusaha mencari keseimbangan antara menarik minat bisnis dan menyelesaikan masalah keadilan pajak perusahaan.
Pertemuan para menteri keuangan UE di Brussels mengupayakan kemajuan proposal legislatif yang ingin menarik pajak sebesar 3% dari penjualan di Eropa.
Mereka menyasar perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan global sebesar 750 juta euro (US$853 juta) atau lebih, seperti Facebook Inc., Alphabet Inc., dan Amazon.com Inc.
Sejauh ini, industri teknologi telah menentang pajak tersebut dengan dalih dapat “mendinginkan” suasana investasi.
Rencana yang dipeloporiPrancis tersebut juga menghadapi perlawanan dari negara-negara lain, seperti Irlandia dan Swedia, yang mempertanyakan kebijaksananaan UE terkait pengambilan langkah secara individual untuk mengatur layanan digital di era global.
Lebih buruk lagi, pajak teknologi itu juga berisiko memicu ketegangan perdagangan transatlantik dengan Presiden AS Donald Trump karena perusahaan yang disasar sebagian besar berbasis di Negeri Paman Sam.
Jerman secara gradual sudah mulai mengubah posisinya dengan memberikan sinyal bahwa pajak tidak dapat diberlakukan sebagai aturan sementara menjelang solusi global ditemukan.
“Kita perlu kemajuan yang sangat cepat di level internasional. Saat ini, kelihatannya kita dapat mencapainya [pajak teknologi], tapi kita tetap membutuhkan sesuatu yang pasti, instrumen perundingan yang sangat jelas,” kata Menkeu Jerman Olaf Scholz, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (6/11/2018).
Sementara itu, Inggris yang dipandang sebagai hub teknologi paling terbuka, bulan lalu turut mengumumkan rencana pemberlakuan pajak untuk perusahaan internet terbesar.
Capaiannya adalah ingin menghimpun sekitar 400 juta pound sterling (US$521 juta) per tahun dari pemungutan pajak perusahaan teknologi.
Begitu pula negara-negara dari Korea Selatan hingga Australia juga tengah berusaha menutupi celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengambil untung (re-route profits)dari yurisdiksi berpajak rendah
Sejauh ini, aturan pajak tradisional dipandang telah gagal mengartur aktivitas raksasa teknologi dan memicu kemarahan masyarakat yang tidak puas dan selama bertahun-tahun telah melakukan penghematan di tengah-tengah pertumbuhan upah yang kecil.
Oleh karena itu, Menkeu Prancis Bruni Le Maire menegaskan, pemberlakuan rencana pajak teknologi tersebut harus dapat disepakati pada akhir tahun ini.
“Keputusan politik ini yang berarti bagi kami, walaupun kami terbuka untuk peningkatan teknikal dari proposal komisi [Eropa]” ujarnya.
Adapun inti dari proposal pajak UE itu berfokus pada lokasi pengguna teknologi, alih-alih kantor pusat perusahaan teknologi itu sendiri.
Berdasarkan memo internal yang beredar di tengah pejabat negara-negara Eropa yang diterima Bloomberg, pungutannya nanti diberlakukan berdasarkan pendapatan perusahaan dari “iklan yang ditargetkan” dan “layanan perantara”.
Sementara pajak akan diberlakukan untuk omset, terlepas dari laba atau rugi, dan tidak akan terhubung terhadap pajak perusahaan yang ada.
