Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah provinsi mengakui para petani sawit Riau harus dibantu untuk dapat mengikuti proses melengkapi persyaratan, sehingga dapat mengikuti program peremajaan kelapa sawit yang sudah berjalan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan salah satu kendala yang dihadapi petani adalah saat akan melengkapi berkas pendataan lahan.
"Saat proses itu, petani akan didata sedemikian rupa dan jelas mana petani butuh program peremajaan mana tidak, bisa melalui koperasinya atau diusulkan lewat forum-forum tertentu yang berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan," katanya, Kamis (25/10/2018).
Masperi menjelaskan tidak mungkin pemerintah berharap petani melakukan proses itu sendiri, tanpa bantuan pihak luar termasuk penyuluh pertanian.
Pihaknya mendorong pemda kabupaten dan kota dapat membantu petani sawit dalam proses pendataan dan melengkapi persyaratan program peremajaan kelapa sawit.
Hal itu juga dinilai perlu mengingat tidak ada program penambahan penyuluh pertanian oleh pemerintah pusat di Riau.
"Untuk penyuluh memang tidak ada penambahan, karena itu masih butuh dukungan dari kabupaten dan kota untuk membantu proses tersebut," katanya.
Tahun ini Riau ditarget melakukan peremajaan kebun kelapa sawit seluas 22.000 hektare dari pemerintah pusat. Data terakhir, realisasinya masih sekitar 4.000 hektare.
