Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial RI akan fokus pada 40% dari total masyarakat Indonesia dengan pendapatan terendah dengan bantuan berupa subsidi listrik dan LPG.
Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rata-rata 40% dari masyarakat dengan pendapatan terendah ini diprediksi saat ini mencapai sekitar 98,1 juta jiwa. Nantinya sekitar 98,1 juta jiwa ini yang akan menerima bantuan sosial. Ada pun persentase 40% ini kata Agus didapatkan dari Basis Data Terpadu (BDT) terkait pendapatan atau status ekonomo terendah.
“40% ini bukan masyarakat miskin. Ini adalah masyarakat dengan status ekonomi terendah, jadi belum tentu miskin. Kalau yang miskin masuk dalam 18% atau sekitar 10 juta keluarga,” kata Agus di Gedung Serbaguna, Sekretariat Negara dalam konferensi pers Laporan Empat Tahun Kerja Presiden Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Selasa (23/10/2018).
Agus menekankan, bahwa 40% dari komponen tersebut juga belum tentu masuk dalam kategori penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Agus juga menerangkan, BPNT telah disalurkan sejumlah Rp110.000 per bulan melalui rekening Bank Himbara. Dana ini telah digunakan untuk belanja di e-warong untuk beras dan telur. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bebas memilih jenis dan kualitas barang yang akan dipilih.
Agus menambahkan, BPNT telah memberikan pencapaian yang bagus, terbukti dalam riset yang dilakukan oleh Microsave, salah satu lembaga riset yang dikelola Melinda Gates, bahwa tingkat kepuasan rakyat pada BPNT mencapai 63%, yang sangat senang mencapai 32%, dan yang menilai performa BPNT cukup baik hanya 3%.
“Ini dari Yayasan Melinda Gates, Microsave mencatat bahwa berkat BPNT masyarakat berhasil meningkatkan kualitas makanan mereka karena kualitas makanan BPNT lebih baik dari raskin ada 89%, sisanya 8% tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, dan hanay 3% yang mengatakan makanan dari BPNT lebih buruk,” terang Agus.
Dia menambahkan, Microsave juga mencatat bahwa ada 91% orang penerima BPNT mengakui bahwa kualitas makanan mereka lebih baik dari sebelumnya. Hanya ada 5% yang mengatakan kualitas makanan dari BPNT lebih buruk, dan 4% menyebut kualitas makanan BPNT dan raskin tidak berbeda.
Dalam laporan kinerja empat tahun, Agus juga menyampaikan tentang pencapaian Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Ada pun KPM dalam program PKH ini mengalami peningkatan.
Mulai 2014 total penerima ada 2,79 juta KPM, pada 2015 menjadi 3,5 juta KPM, pada 2016 menjadi 5,9 juta KPM, pada 2017 tercapai 6,2 juta KPM. Sampai dengan 20 September 2018 pencapaian penerima KPM sudah mencapai 9,87 juta. Targetnya, sampai dengan akhir 2018 dan Februari 2019 total KPM untuk program PKH ini bisa mencapai 10 juta.
Sementara itu untuk pengucuran dana PKH, Agus menyebut pada 2014 realisasi anggaran PKH hanya Rp5,6 triliun, pada 2015 mencapai Rp6,5 triliun, pada 2016 mencapai Rp7,8 triliun, dan pada 2017 realisasi tercapai Rp11,3 triliun untuk PKH. Ada pun realisasi anggaran untuk PKH sampai 20 September 2018 mencapai Rp14,77 triliun. Agus menargetkan sampai akhir 2018 ini realisasi anggaran untuk PKH mencapai Rp19,4 triliun.
