Sekolah Politik dan Komunikasi Ajarkan Caleg Muda Berpolitik Bersih

Sejumlah alumni S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia menggelar Sekolah Politik dan Komunikasi untuk memberikan pembinaan kepada calon legislatif.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 23 Oktober 2018 01:39 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah alumni S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia menggelar Sekolah Politik dan Komunikasi untuk memberikan pembinaan kepada calon legislatif dan para aktor politik mengubah iklim politik di Indonesia menjadi lebih baik dan demokratis.

Direktur Eksekutif Sekolah Politik dan Komunikasi Hasbi Rofiqi mengatakan, sekolah ini bertujuan memberi edukasi politik untuk short term. Ada pun sasaran peserta sekolah adalah para caleg dan orang yang berkecimpung di dunia politik seperti tenaga ahli, aktivis, dan lainnya.

“Nah, kami ini background dari S2  Politik di UI tahun 2015 yang kami dapatkan di kampus itu melimpah, banyak hal yang bisa dieksplore dan perlu disampaikan ke publik. Jadi antara apa yang kita pelajari dengan realitas ada gap, kita kemudian ingin menjembatani itu. Bagaimana ilmu-ilmu di kampus itu bisa disampaikan ke publik dengan bahasa publik, bukan bahasa kampus,” kata Hasbi kepada Bisnis, Senin (22/10/2018).

 Dia menyebut, ide Sekolah Politik dan Komunikasi ini muncul mulai Oktober 2017. Saat itu masih sebatas ide yang kemudian didiskusikan dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak. Kemudian para mahasiswa S2 ini sepakat membuat pelatihan. Pertama pada April batch I, sampai sekarang sudah 4 batch dan satu workshop.

“Karena angkatan sekolah itu dua hari dengan 8 materi. Kalau ini cuma sehari dan 5 materi,” tuturnya.

 Hasbi menyebut, output yang diharapkan dari kegiatan itu sama dengan kampus yakni meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan para caleg juga para aktivis politik. Output secara nyata kegiatan ini menghasilkan caleg yang memahami dasar-dasar ilmu politik.

Seorang caleg yang harus bisa memahami demokrasi, kebijakan publik, serta skills mendukung di dunia politik. Misalnya personal branding, public speaking, dan pengetahuan tentang Pemilu 2019.

 Kegiatan belajar ini tentu tidak gratis. Hasbi menyebut untuk pembelajaran selama dua hari dengan 8 materi, calon peserta perlu membayar Rp7 juta untuk laki-laki, dan Rp5 juta untuk perempuan.

Hasbi menyebut perbedaan biaya untuk perempuan yang dibuat lebih murah adalah upaya kegiatan ini menjejaring lebih banyak peserta perempuan. Alasannya, tingkat partisipasi politik perempuan masih sangat rendah. Terbukti dari jumlah kursi perempuan di DPR tidak mencapai 30%.

 Ada pun dalam satu kelas jumlah murid paling banyak hanya mencapai 20 orang. Sumber pendanaan didapatkan dari beberapa sponsor dan alumni yang menjadi donatur. Ada pun kepala sekolah dari kegiatan ini adalah Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Burhan Djabir Magenda.

 “Pendidikan itu harus inklusif, jadi kita menerapkan sistem subsidi silang. Kita batasi peserta 20, itu maksimal. Minimal tidak ada. kenapa? Karena supaya efektif dan kelas lebih kondusif, interaksi terhadap pengajar lebih masuk,” jelas Hasbi.

Tag : politik
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top