Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bawaslu Tuntaskan Pemanggilan Saksi Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maruf Pekan Ini

Badan Pengawas Pemilu akan merampungkan pemanggilan para saksi terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 22 Oktober 2018  |  22:17 WIB
Bawaslu Tuntaskan Pemanggilan Saksi Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maruf Pekan Ini
Badan Pengawas Pemilihan Umum. - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu akan merampungkan pemanggilan para saksi terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa semua permintaan klarifikasi ditargetkan rampung pekan ini.

“Sebab kami punya keterbatasan waktu. Dan kenapa kami panggil lebih cepat agar masih ada waktu buat lakukan pemanggilan yang kedua,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (22/10/2018).

Sejak laporan diterima pada Jumat lalu, Ratna menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki 14 hari menyelesaikan semua dugaan pelanggaran.

“Periksa pelapor, terlapor, saksi, melakukan analisis, kajian, dan itu juga sama-sama kita lakukan dengan kepolisian, kejaksaan, Sentra Gakkumdu,” ucapnya.

Sementara itu orang-orang yang akan dipanggil sesuai kebutuhan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Tentu, keterangan paling penting dalam kasus ini adalah media massa yang menjadi tempat iklan.

Mengaca dari pengalaman sebelumnya, Bawaslu kemungkinan akan memanggil pimpinan media dan bagian iklan.

Sebelumnya beredar iklan di media cetak nasional yang meminta donasi untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Iklan tersebut terpampang wajah kedua pasangan calon beserta nomor urutnya yang terdefinisi dalam kategori citra diri dan berpotensi masuk pengertian kampanye pemilu.

Hal ini karena Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tertulis kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain untuk menawarkan visi misi atau citra diri peserta pemilu.

Sementara itu kampanye melalui media cetak dijelaskan pasal 276 hanya boleh dilakukan selama 21 hari dan berakhir pada masa tenang.

Pasal 492 tertuang setiap orang yang melanggar pasal 276 dipidana kurungan paling lama setahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Mengacu UU tersebut, iklan kampanye melalui media massa sebenarnya sudah difasilitasi KPU mulai 23 Maret hingga 13 April 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bawaslu Pilpres 2019
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top