OTT Tak Redam Perilaku Koruptif ASN

Operasi tangkap tangan yang digelar penegak hukum belum mampu memberikan efek jera bagi aparatur sipil negara sehingga harus ada pendekatan lain guna membendung perilaku koruptif itu.
MG Noviarizal Fernandez | 20 Oktober 2018 14:24 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com,JAKARTA — Operasi tangkap tangan yang digelar penegak hukum belum mampu memberikan efek jera bagi aparatur sipil negara sehingga harus ada pendekatan lain guna membendung perilaku koruptif itu.

Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner melihat persoalan mendasar terletak pada pelayanan publik oleh ASN yang belum menghayati dan melakukan revolusi mental sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Ketika masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instansi pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN berperilaku seperti tuan, yang disembah dengan upeti. Sangat menyedihkan. Mereka ini berperan sebagai pemilik instansi pemerintah, di mana mereka bekerja,” tuturnya, Sabtu (20/10/2018).

Hal ini lanjutnya, dapat dilihat dari penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respons yang berbelit-belit dan sebagainya. Semua itu, katanya, memosisikan ASN sebagai lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan. Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia.

Oleh karena itu, menurutnya, peristiwa OTT oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan revolusi mental dan mendasar dalam sistem pelayanan publik di seluruh instasi pemerintah di tanah air secara sistematis, terstruktur dan masif.

“Kami menyarankan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar melakukan kajian kepada satu atau dua unit terdepan pelayanan publik dari suatu kementerian yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Misalnya, seperti terhadap dua Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten/kota, yaitu yang masuk pada kategori baik dan kategori yang belum memadai dari segi pelayanan publik yang bermutu,” paparnya.

Berdasarkan kajian tersebut, menurut Lembaga EmrusCorner, perlu dirumuskan strategi komunikasi pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh menjadi pelayan publik dan berbasis pada IT.

Tag : reformasi birokrasi, OTT KPK
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top