Bisnis.com, NEW YORK - Perang dagang antara AS dan China yang terus berlanjut menjadi ancaman bagi situasi perekonomian dunia.
Wakil President M Jusuf Kalla menyampaikan perlunya antarnegara meningkatkan kerja sama untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang AS dan China.
Wapres menyatakan hal itu dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 di Markas Besar PBB, New York, Senin waktu setempat.
"Kita bisa bekerja bersama bagaimana mengurangi efek dari pertarungan dua negara besar yang membuat negara lain turut menderita karena situasi ini," kata Wapres.
Diharapkan kerja sama untuk mengurangi dampak negatif perang dagang tersebut dapat mendukung tidak saja ekonomi salah satu negara melainkan juga ekonomi dunia.
Dengan demikian, ujar Wapres, akan dapat menunjang kesejahteraan dan kemiskinan dapat dikurangi.
Baca Juga
Wapres dalam kesempatan tersebut juga menyatakan, Pemerintah Indonesia terus memastikan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya dengan membangun infrastruktur di berbagai bidang, bekerja sama dengan kalangan swasta.
Hal ini karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun sebanyak 460 miliar dolar AS tidak mungkini dipenuhi seluruhnya melalui anggaran negara.
"Kita membutuhkan kerja sama dengan kalangan swasta," katanya.
Selain itu, Pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi yang lebih stabil. Saling percaya investor asing dengan investor dalam negeri turut menunjang stabilitas ekonomi.
Ekonomi Kelautan Berkelanjutan
Usai menjadi pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, Wapres melanjutkan agenda berikutnya. Wapres menghadiri Panel Tingkat Tinggi Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan.
Panel tingkat tinggi tersebut dilaksanakan di Museum Of Art, New York, Senin. Tampak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan potensi kelautan sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan ekonomi kelautan serta kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia.
