Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tidak hanya calon anggota legislatif, calon presiden dan wakilnya juga harus bersih.
Ucapan Hasto disampaikan menyusul keputusan Mahkamah Agung yang membolehkan calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi tetap mencalonkan diri.
Hasto menyebut partainya menghormati keputusan tersebut, namun dengan sudah diputuskannya, tidak membuat calon anggota legislatif mantan kasus korupsi melenggang sejalan dengan partainya.
Lebih lanjut Hasto menambahkan, bagi PDIP untuk menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, terlebih menjadi presiden dan wakil presiden, harus memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.
“Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik, ” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Sabtu (15/9/2018).
Ia juga menyinggung cara-cara kampanye yang kurang etis, seperti dengan isu SARA yang memecah belah bangsa, serta gerakan ganti presiden yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal.
"Hal-hal yang negatif tersebut sebenarnya juga masuk dalam substansi hukum yang menjadi syarat pantas tidaknya pemimpin dengan seluruh tanggung jawab etisnya di hadapan publik,” sambungnya.
Hasto menjelaskan untuk mencari seorang pemimpin yang baik, maka perlu dilihat dari latar belakangnya.
Terkai caleg, lanjutnya, PDIP berkomitmen untuk mencari wakil-wakil rakyat yang bersih.
Hal itu juga didukung oleh pakta integritas yang sudah dipenuhi oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum.
“Makanya sejak awal kami memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg yang kami ajukan. Prinsip itu pun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres,” pungkasnya.
