Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menceritakan bagaimana dia dengan komisioner lainnya merasa sendirian melarang mantan koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak yang diimplementasikan dalam peraturan.
Arief menjelaskan dalam proses pembuatan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 ini mereka berdebat keras dengan pemerintah, DPR, bahkan Badan Pengawas Pemilu.
“Tapi kami bahas itu berulang-ulang. Jangan-jangan kita yang aneh. Dan saya tanya sendiri apa kita yang salah?” katanya di kantor KPU Jumat (31/8/2018).
Setelah itu dia memelajari lebih dalam soal landasan hukum larangan peraturan. Sampai akhirnya KPU yakin cara tersebut adalah cara untuk kepentingan sekarang dan masa depan.
Dari situ, KPU kukuh dengan pendiriannya dan menggalang dukungan.
Akhirnya pemerintah melunak dengan menjadikan PKPU sebagai undang-undang dengan perubahan.
Kemudian, KPU mengubah sedikit kalimat larangan tersebut menjadi meminta partai politik tidak mengajukan calon tiga eks narapidana.
Seiring perjalanan, dukungan publik terhadap PKPU meluas. Awalnya yang hanya 22.000 orang naik 10 kali lipat menjadi 240.000.
“Itu masa lalu yang pernah kita lewati. Jadi saya ingin ingatkan lagi bahwa ada peraturan sekarang yang jadi problem tapi pada pembuatannya tidak dipersoalkan,” ungkap Arief.
Saat ini peraturan kembali menjadi polemik karena beberapa Panitia Pengawas Pemilu di daerah mengabulkan gugatan para eks koruptor agar bisa maju sebagai caleg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
