Gempa Lombok : Tanggap Darurat Berakhir, Rehabilitasi Berlanjut

Usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita bergerak cepat menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dewi Andriani | 26 Agustus 2018 22:41 WIB
Seorang warga berada dekat puing-puing rumahnya yang roboh pascagempa di Dusun Labuan Pandan Tengak, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita bergerak cepat menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam kunjungannya tersebut Menteri memantau dan melanjutkan proses rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial setelah masa tanggap darurat gempa bumi berakhir, Sabtu malam (25/8).

Mensos tiba di Bandara Lombok Praya, Lombok Tengah, Sabtu malam pukul 19.30 WITA, dan langsung memimpin Rapat Koordinasi Transisi Darurat Korban Bencana Gempa Bumi NTB. Rapat berlangsung di ruang transit VIP Bandara Lombok Praya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Tim Penanganan Terpadu Kementerian Sosial, Gubernur terpilih NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Pemprov NTB, Bulog Divre NTB, DPRD, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi NTB.

“Malam ini saya datang untuk dua hal. Pertama untuk menyimak sejauh mana proses tanggap darurat dilakukan dan bagaimana tantangan yang dihadapi. Kedua, saya harus melihat secara langsung bagaimana kondisi warga di pengungsian. Apakah kebutuhan mereka tercukupi atau belum,” ujar Mensos dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (26/8/2018).

Kunjungannnya ke Lombok merupakan perintah presiden Joko Widodo untuk melihat perkembangan yang terjadi berkaitan dengan penanggulangan bencana. Tak menunggu lama, usai serah terima jabatan dengan Mensos sebelumnya, Idrus Marham, Agus bertolak ke NTB.

“Masa tanggap darurat sudah berakhir hari ini (Sabtu, red) maka kita memasuki tahap transisi darurat. Tapi bukan berarti peran Kemensos selesai. Presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden dan setiap kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing,” tuturnya.

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram Dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial RI memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

Rehabilitasi Sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa khususnya untuk kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.

Menurutnya, LDP dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan Layanan Bergerak untuk menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote. Tim LDP ini adalah SDM terlatih dengan kompetensi khusus yang mendukung perkembangan psikososial korban bencana.

LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan agar mampu keluar dari masalah trauma dan dapat hidup wajar seperti sedia kala.

Khusus untuk LDP anak-anak korban gempa, Kementerian Sosial telah mengaktifkan Sekretariat Rehabilitasi Sosial Korban Gempa. Lokasi ini berada di Panti Sosial Paramita di Jalan TGH Saleh Hambali Nomor 339 Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Di sini, tim memberikan pelatihan singkat dan pembekalan kepada relawan yang akan melakukan rehabilitasi sosial anak korban gempa.

"Tim Kemensos juga mendirikan titik layanan dengan berkoordinasi bersama lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan. Ada yang ke Lombok Utara dan Lombok Barat untuk menyisir anak-anak yang belum terjangkau layanan dukungan psikososial," katanya.

Sejak gempa pertama mengguncang NTB pada 30 Juli 2018 lalu, Tim LDP telah menjangkau 30 titik dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 anak per hari. Tugas tim adalah untuk menyisir dampak gempa terhadap anak-anak terutama dari sisi dampak psikososialnya. Tim juga mendirikan Pondok Ceria Anak di sejumlah posko pengungsian.

"Harapannya dengan mengaktifkan sekretariat bersama, berbagai lembaga pemerhati anak bersama Kemensos bisa melakukan perencanaan, pembagian peta wilayah agar anak-anak bisa dilayani, serta mengidentifikasi permasalah yang timbul di pengungsian dan dampaknya terjadap anak-anak," katanya seraya menambahkan ada 29 lembaga dan organisasi yang kini turut membantu.

Menteri mengimbau apabila ada permasalahan tentang anak atau ada titik wilayah yang anak-anaknya belum terjangkau LDP dapat menghubungi (021) 150071.

Hingga saat ini, bansos non tunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan kepada 325.320 KPM senilai total Rp608 miliar dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera dan atau BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp624 miliar.


Usai memimpin rapat koordinasi, Mensos mengunjungi korban gempa yang masih mengungsi di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Malam itu Mensos memberikan kesempatan kepada warga untuk mencurahkan isi hati dan berbagi cerita selama di pengungsian.

“Saya ingin anak saya sekolah lagi. Di sini belum ada sekolah darurat. Mohon kiranya Pak Menteri dapat membantu,” kata Bustia, seorang bapak.

Sang Menteri mengungkapkan sekolah darurat diharapkan sudah mulai beroperasi pada Senin (27/8). Sementara Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) mengatakan pihaknya telah pelaksanakan LDP di 30 titik pengungsian untuk memantu memulihkan trauma anak, serta berkoordinasi dengan guru madarasah untuk mendirikan sekolah darurat.

Dalam kunjungan ini Mensos juga menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada korban gempa berupa peralatan memasak, uang duka untuk dua relawan PMI yang meninggal, dan sembako senilai Rp 3,5 miliar.

Mensos juga mengapresiasi peran, kerja keras dan militansi Tagana yang datang dari 13 provinsi lain yang sudah melakukan tugas-tugas kemanusiaan sampai berakhirnya masa tanggap darurat.

Sementara itu dalam rangka Perlindungan Sosial Berkelanjutan, Kementerian Sosial melalui Tim Penanganan Terpadu telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra).

“Banyak penerima bansos yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan, dan rumah mereka rusak berat tidak bisa ditempati kembali. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap di berbagai titik dilakukan pencairan bansos PKH tahap ketiga,” terang Agus.

Hingga saat ini, bansos non tunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan kepada 325.320 KPM senilai total Rp608 miliar dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera dan atau BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp624 miliar.

 

Tag : gempa lombok
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top