Bisnis.com, JAKARTA – Eksodus warga Venezuela berpotensi membanjiri sejumlah negara tetangganya di Amerika Latin, setara dengan yang terjadi pada wilayah Mediterania, setelah negara tersebut diterjang krisis ekonomi.
International Organization for Migration (IOM), lembaga yang mengurusi imigrasi dan terafiliasi dengan PBB, mengatakan pendanaan dan sarana pengelolaan arus keluar migran Venezuela harus segera dimobilisasi.
“Ini mengarah ke momen krisis yang telah kita saksikan di bagian dunia lain, khususnya wilayah Mediterania,” kata Juru Bicara IOM Joel Millman, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (25/8/2018).
Krisis ekonomi dan gejolak politik yang terjadi di Venezuela memaksa banyak warganya untuk mencari pekerjaan dan penghidupan di negara lain. Tidak sedikit warga yang akhirnya mencuri makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup.
Di Brazil, ratusan migran dikembalikan ke perbatasan Venezuela pada bulan ini. Sebelumnya, Peru telah memperketat aturan masuk untuk Venezuela, yang mengharuskan mereka untuk membawa paspor dan bukan hanya kartu identitas nasional.
Pejabat dari Kolombia, Ekuador, dan Peru dijadwalkan bertemu di Bogota, Kolombia pada pekan depan untuk mendiskusikan masalah itu. Ketiga negara ini berbatasan langsung dengan negara yang kerap menyumbangkan finalis ke kompetisi Miss Universe tersebut.
Di sisi lain, PBB telah menyerukan kepada negara-negara Amerika Latin untuk mempermudah warga Venezuela masuk. Sejauh ini, lebih dari 1,6 juta warga Venezuela telah meninggalkan negaranya sejak 2015.
Pejabat imigrasi Peru Eduardo Sevilla menuturkan Peru akan mengecualikan beberapa orang Venezuela dari persyaratan paspor, termasuk orang tua dengan anak-anak yang ingin bergabung dengan anggota keluarga mereka, wanita hamil, dan sakit parah.
Namun, dia menegaskan pihak berwenang juga akan mewaspadai upaya untuk menghindari aturan baru dengan mengklaim status pengungsi.
Sementara itu, Pemerintah Ekuador akan menghormati keputusan untuk mengizinkan para migran masuk dengan kartu identitas Venezuela mereka. Tetapi, kartu identitas harus disertai dengan semacam sertifikat validasi yang diterbitkan oleh Venezuela atau lembaga internasional yang diakui Ekuador.
Ekuador menyatakan tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi warga mereka. Namun, belum jelas kapan aturan ini mulai diberlakukan.
Di sisi lain, Menteri informasi Venezuela Jorge Rodriguez menyatakan bahwa paket baru langkah-langkah ekonomi yang dimaksudkan untuk mengatasi hiperinflasi akan memulihkan negara setelah ditinggal pergi jutaan rakyatnya.
Pada Senin (20/8), Venezuela telah memangkas lima angka nol di pecahan mata uangnya yang diharapkan dapat mengatasi ancaman hiperinflasi yang mencapai 1.000.000% pada tahun ini.
Kendati demikian, sejumlah pihak mengkritik kebijakan tersebut karena dipandang tidak memadai untuk mengatasi persoalan. Pada Juli 2018, inflasi sudah mencapai 82.000%.
"Kesimpulannya adalah bahwa Venezuela akan kembali pulih dan selanjutnya kami mengundang mereka untuk kembali karena kami membutuhkan mereka untuk rencana pemulihan ini," paparnya.
