Kabar24.com, JAKARTA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya siap meredam praktik politik identitas menjelang Pemilihan Presiden 2019. Politik identitas menjadi ancaman tersendiri bagi iklim demokrasi di Indonesia yang terus bertumbuh.
Politik identitas menonjolkan masalah suku, agama, dan ras (SARA) yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa.
“Jadi saya coba deteksi dini, kemarin ada saya nggak perlu cerita apa masalahnya. Ada ketersinggungan salah satu masyarakat lalu kemudian pagi itu banyak tulisan-tulisan, langsung saya lepas,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (15/8/2018).
Risma mengatakan pihaknya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya bahwa tak masalah berbeda namun jangan sampai terpecah maupun memecah belah.
“Saya sampaikan, kita boleh berbeda tapi kan kita tidak boleh kemudian tercerai berai. Saya sampaikan gitu ke warga Surabaya. Dan alhamdulillah sejauh ini, itu tidak ada masalah di Surabaya,” tuturnya.
Menurut Risma, masalah seperti praktek politik identitas harus diselesaikan dengan melibatkan semua pihak.
Dia pun menekankan, di Surabaya tidak ada tempat bagi ormas tertentu untuk bisa main hakim sendiri.
“Tidak boleh ada pihak lain yang kemudian menjadi “polisi”, yang bukan kewenangannya. Kalau kami tugasnya aparat ya kita bekerja aparat itu, bukan yang tidak punya kewenangan itu. Kami selesaikannya sama-sama, jadi satu TNI, Polri dan Pemerintah Kota,” imbuhnya.
