Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat beranggapan dugaan mahar politik Sandiaga Uno menjadi wewenang penyelenggara pemilu.
Seperti ramai diberitakan, Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief menciut melalui akun Twitternya tentang adanya pemberian mahar kepada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate menyatakan pengusutan kabar adanya mahar politik hingga Rp1 triliun itu merupakan ranah penyelenggara pemilihan umum.
“Itu urusannya penyelenggara pemilu, saya tidak menginterpretasikan itu, pada saat membuat undang-undang pemilu, saya tahu, saya pembuat undang-undang, saya di pansus, ada batasan-batasan nominal sumbangan dana pemilu untuk perorangan 2,5 miliar korporat 25 miliar, itu diatur dengan baik,” ujar Johnny di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Dijelaskan Johnny, untuk uang sebesar itu perlu mekanisme yang jelas, mulai dari sumber uang dan alur pendistribusiannya.
"Kan tentu menjadi pertanyaan publik [sumber uangnya], kalau ditransfer tentu melalui mekanisme yang benar, nah hal-hal ini lalu menjadi pertanyaan publik tentu perlu diklarifikasi, ruang gelap dan hitamnya harus dibuat terang," ucapnya.
Dalam hal ini, ujarnya, perlu ketegasan dari penyelenggara pemilu agar pelaksaan pemilihan umum terlaksana dengan baik.
“Kalau masalah hukumnya, salah atau tidak salahnya, bukan tugas kami, [itu] tugas aparat hukum, tugas penyelenggara pemilu, silakan diserahkan ke sana,” ujarnya.
