Bisnis.com, JAKARTA—Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar tuduhan Sandiaga Uno menyerahkan Rp500 miliar ke PAN dan PKS dibawa ke ranah hukum.
Tuduhan tersebut disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Karena ini sudah menjadi masalah hukum saya kira lebih obyektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini ya, melakukan penyelidikan lebih dulu apakah cukup ini sebuah tindak pidana atau tidak," kata Yusril.
Dia mengatakan langkah itu perlu diambil sebab Sandiaga Uno sendiri telah mengakui memang ada dana. Akan tetapi dana itu bukan untuk mahar politik melainkan untuk sumbangan kampanye.
Yusril yang menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyampaikan perlunya pengakuan tersebut menjadi bahan pembuktian di ranah hukum.
"Sebaiknya kita serahkan pada aparat penegak hukum untuk mempelajari masalah ini dengan sebaik-baiknya tanpa prasangka dengan objektif pada akhirnya kita mau menegakkan hukum dan keadilan," katanya, Senin (13/8/2018).
Baca Juga
Sebelumnya Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut bahwa Sandiaga Uno memberikan uang Rp500 miliar kepada PAN dan PKS untuk mengusungnya sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun hal itu dibantah Sandiaga sebagai mahar politik.
"Kita bisa pastikan itu tidak betul yang disampaikan," kata Sandiaga.
Dia mengatakan, tidak ada uang yang diberikan ke parpol koalisinya. Namun memang, Sandi mengaku bahwa dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kampanye.
"Saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan juga bantuan kepada partai pengusung itu yang menjadi komitmen kita," ujarnya.
Perihal pernyataan Sandiaga, Andi Arief menilai hal itu sudah termasuk ke dalam pengakuan Sandi bahwa tudingannya itu benar.
"Soal mahar, entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye, sudah diakui Sandi Uno," ujar Andi Arief di akun Twitter-nya.
