Badan Siber Dorong Pengelola Layanan Publik Bentuk Tim Cepat Tanggap

Badan Siber dan Sandi Negara mendorong tiap-tiap pengelola sistem informasi layanan publik baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membentuk tim respons cepat tanggap yang dapat menangani serangan siber.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 10 Agustus 2018  |  01:45 WIB
Badan Siber Dorong Pengelola Layanan Publik Bentuk Tim Cepat Tanggap
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi - Bisnis.com/Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA—Badan Siber dan Sandi Negara mendorong tiap-tiap pengelola sistem informasi layanan publik baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membentuk tim respons cepat tanggap yang dapat menangani serangan siber.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi mengatakan seiring makin jamaknya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk e-government, meningkat pula ancaman siber terhadap institusi negara.

Berdasarkan data Government Computer Security Incident Respond Team, sepanjang 2017 lalu terjadi lebih dari 205 juta serangan di Indonesia dan serangan untuk situs berdomain pemerintah (.go.id) masuk ke lima besar paling banyak diserang.

Dia juga menyebut ancaman kejahatan siber saat ini telah menjadi ancaman nirmiliter serius yang dapat menganggu keberlangsungan negara.

“Makanya kita harus bersama-sama melakukan penguatan kelembagaan, salah satunya dengan pengamanan ruang siber,” katanya dalam Focus Group Discussion di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Terkait dengan upaya pengamanan tersebut, kata Djoko, BSSN berusaha membangun titik kontak langsung (direct contact point) antara BSSN dengan pengelola sistem informasi instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu terkait dengan respon cepat penanganan insiden siber.

Selain itu, BSSN mendorong agar pengelola dari tiap level mulai dari kementrian dan lembaga, provinsi, hingga kota/kabupaten untuk membentuk computer security incident response team (CSIRT).

“Ini juga sebagai embrio untuk forum keamanan siber sektor pemerintah sebagai media berbagi informasi serta asistensi perlindungan pengangguoanagan dan pemulihan siber dari sisi pemerintah,” tambah Djoko.

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin menambahkan bahwa dengan adanya konsolidasi yang terpadu antara pusat dan daerah, penanganan atas serangan siber akan lebih mudah untuk dilakukan.

“Mulai dari identifikasim proteksi, deteksi, response, hingga pemulihan semua jadi terstruktur,” ujarnya.
BSSN sendiri menargetkan program konsolidasi ini dapat mulai berjalan akhir tahun ini, setelah para pemimpin daerah yang baru terpilih pada pemilu lalu dilantik. Sementara untuk rampung secara keseluruhan setidaknya butuh waktu 2-3 tahun.  

Selain itu, Asep mengatakan BSSN juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk sama-sama menyusun sistem yang dibutuhkan untuk menanggulangi serangan siber.

Kendati tidak menyebut seperti apa kerja sama yang mereka lakukan, Asep hanya mengatakan BSSN telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa komunitas dan organisasi terkait.

Di Indonesia itu ada APJII, PANDI, CISCO, banyak pokoknya. Sudah MoU dengan mereka semuanya. Utamanya sama-sama bertanggung jawab untuk menanggulangi,” tutur Asep.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
serangan siber, badan siber dan sandi nasional (BSSN)

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top