Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menyampaikan informasi tentang obyek pemajuan kebudayaan di masing-masing daerah sangat penting dalam menentukan strategi pemajuan kebudayaan.
Namun, yang menjadi tantangan adalah pemerintah daerah harus menyelesaikan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
"Tantangannya, kita harus membunyikan PPKD ini sebelum kita bahas di Kongres Kebudayaan di bulan November nanti. Masing-masing daerah harus merayakannya. Ini 'kan capaian daerah," ujar Dirjen Hilmar di depan peserta Lokakarya Penyusunan PPKD Tahap I di kantor Kemendikbud, Jakarta Rabu (1/8/2018)melalui keterangan resminya.
Menurut Hilmar, isu terpenting dari strategi pemajuan kebudayaan adalah kepemilikan.
"Untuk itu, mekanisme penyusunan strategi kebudayaan dimulai dari masyarakat, bukan dari pemerintah pusat," lanjutnya.
Dia juga berpesan dalam proses penyusunan PPKD tim penyusun jangan menganggapnya rumit dan merasa terbebani.
"Jangan terlalu rumit. Jangan dijadikan beban. Bukan tebal tipisnya PPKD yang menjadi ukuran. Tetapi identifikasi yang benar-benar ada di masing-masing daerah," kata Hilmar.
Hilmar juga menegaskan bahwa yang terpenting dalam strategi pemajuan kebudayaan adalah arah dasar pemajuan kebudayaan yang berasal dari potensi di masing-masing daerah.
Acara lokakarya pelatihan pokok pikiran kebudayaan daerah dilaksanakan Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
