Presiden Janji Evaluasi Format Pertanggungjawaban Dana Desa

Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi format surat pertanggungjawaban (SPJ) dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.
Amanda Kusumawardhani | 25 Juli 2018 19:00 WIB
Dana desa - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi format surat pertanggungjawaban (SPJ) dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa. 

"Ya nangkep semua saya, memang kelihatannya sangat sulit. Nanti akan coba saya selesaikan agar lebih sederhana sehingga akan memudahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (27/7).

Presiden mengemukakan hal tersebut ketika menghadiri acara 'Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 di Yogyakarta, yang juga dihadiri oleh sekitar 2.000 kepala desa.

Yasmudi, Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tampil ke atas panggung. Di hadapan Kepala Negara ia mengaku kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak.

"Sulitnya itu tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali," ujar Yasmudi.

Setelah itu, giliran Hari Wibowo, Kepala Desa asal Ceper, Kabupaten Klaten yang maju ke depan. Ia pun mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ, salah satunya karena sebagian besar warga desa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Yang pertama masalah pajak, karena kita memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong," keluhnya.

Selain itu, ia pun mengaku kesulitan dalam hal perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini menurutnya dikarenakan sumber daya manusia di desa yang masih kurang memahami hal tersebut.

"Contoh kongkrit mungkin di TPK (Tim Pengelola Kegiatan) itu standarnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam merencanakan itu kadang dengan realisasi ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk meng-SPJ-kan itu yang sulit, Pak. Misalnya direncanakan 40 sak, ternyata penggunaannya cuma 20 sak, nanti pengaplikasian dalam sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) itu yang sulit. Itu yang kedua," lanjutnya.


Tag : jokowi, dana desa
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top