Langkah Wapres JK Hadapi Uji Materi UU Pemilu Dinilai Tepat

Pengamat politik dari Madjid Politika dan Dosen Ilmu Politik dari Universitas Paramadina Yandi Hermawandi menilai langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu sebagai hal yang wajar dan tepat demi kepentingan bangsa
Lingga Sukatma Wiangga | 25 Juli 2018 15:33 WIB
Wapres Jusuf Kalla - Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat politik dari Madjid Politika dan Dosen Ilmu Politik dari Universitas Paramadina Yandi Hermawandi menilai langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu sebagai hal yang wajar dan tepat demi kepentingan bangsa.

Seperti diketahui, ada uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 169 huruf n yang diajukan oleh Partai Perindo terkait denngan syarat jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi alias MK.

Dalam Pasal 169 huruf n Partai Perindo mempermasalahkan frasa “belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.


Langkah ini ditempuh dalam rangka dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Sekaligus memberikan kepastian apakah JK masih dapat dicalonkan lagi sebagai calon wakil presiden.
 
“Uji materi atau judicial review merupakan langkah paling tepat demi kepentingan bangsa sehingga di masa depan tidak terjadi kembali perdebatan di ruang publik terhadap isu ini apabila terulang kembali hal yang sama. Sekaligus memenuhi hak konsititusi atas undang-undang,” ujar Yandi dalam keterangan resminya, Rabu (25/7).


Dia pun berpendapat, gugatan yang diajukan Partai Perindo ke MK dan keikutsertaan JK sebagai pihak terkait dalam permohonan tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Hal itu, kata Yandi, merupakan mekanisme hukum yang telah dijamin undang-undang.

“Sehingga harus dihormati dan melawan tindakan ini dapat dikategorikan tindakan melawan konstitusi,” ujarnya.

Tag : Wapres JK, Pilpres 2019
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top