Bisnis.com, BOGOR—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya akselerasi pembangunan bangsa yang hanya dapat tercapai jika pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama dengan sistem dan tidak parsial.
Dalam sesi kedua, pertemuannya dengan 31 Wali Kota di Istana Kepresidenan Bogor,Jokowi melakukan pembicaraan tertutur lebih dari 120 menit. Salah satu Wali Kota yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Wali Kota Pekanbaru Firdaus.
Dia mengatakan komunikasi antara Presiden dan kepala daerah yang terjalin dirasa sudah baik, mengingat setiap kota memiliki permasalahannya masing-masing.
"Ini kalau bisa ditingkatkan, misalnya 4 bulan sekali kan baik. Kalau volumenya ditingkatkan akan semakin mudah diselesaikan. Lagi pula permasalahan kota ini kan ruwet," tuturnya, Senin (23/7/2018).
Firdaus juga mengungkapkan beberapa hal apa saja yang ditekankan oleh Kepala Negara. Salah satunya adalah soal kemudahan perizinan investasi.
Jokowi mencontohkan pengalamannya saat mengurus perizinan di Dubai, sewaktu masih menjadi pengusaha mebel. Dengan satu lembar surat, sudah dapat mengakomodasi beberapa perizinan.
Hal inilah yang diharapkan Presiden Jokowi untuk dapat diterapkan di Tanah Air. Jokowi juga mencontohkan soal perizinan investasi di sektor tambang, yang harus diselesaikan lebih dari dua tahun dengan jenis perizinan lebih dari 40 dokumen.
Akan tetapi, Firdaus mengatakan sulitnya perizinan investasi di daerah karena regulasi mengenai tata urang belum semuanya rampung.
"Daerah lain juga mengalami hal yang sama saat sulit memberikan perizinan investasi. Karena aturan mengenai tata ruangnya belum selesai. Alhamdulilah, tata ruang Riau sudah clear, cuma kurang implementasinya," tambahnya.
Firdaus mengatakan selain mencontohkan pengalamannya, Jokowi juga mengajak pemerintah pusat dan daerah bekerja sesuai sistem serta memperkuat kualitas pelayanan aparatur.
Terakhir, Jokowi juga memberi penekanan pada moratorium pemekarang daerah. Pasalnya, semangat pemekaran yang diarahkan pada kemandirian, malah menjadi ajang untuk bagi-bagi jabatan.
"Kemandirian daerah itu semakin jauh, roh semangat pemekaran terkesan bagi-bagi jabatan, sementara hakekatnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tidak terwujud," ungkapnya.
