Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-5 Open Government Partnership Global Summit 2018 di Tbilisi, Georgia pada 16 hingga 8 Juli 2018.
Forum ini dihadiri delegasi dari 96 negara terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu antikorupsi, keterbukaan dan pelayanan publik
“Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” papar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (17/7/2018).
Dalam forum multilaretal ini, Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018.
Sejumlah pejabat negara lainnya ikut bersama Moeldoko. Mereka antara lain Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sementara itu, mayoritas delegasi yang hadir merupakan perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.
Rangkaian acara dimulai sejak Senin (16/7/2018) ketika Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif pemerintahan yang terbuka (open government) di Georgia.
Pada Selasa (17/7/2018), Moeldoko dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP.
Dalam pertemuan itu Moeldoko menyatakan bahwa Kantor Staf Presiden bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan organisasi masyarakat sipil bertugas memastikan penerapan prinsip keterbukaan melalui inisiatif pemerintahan terbuka di Indonesia.
Moeldoko memaparkan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan masyarakat sipil seperti mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik serta menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.
“Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya,” kata Moeldoko.
Menurutnya, berbagai komitmen pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik, terutama terkait pemenuhan informasi di antaranya dengan membuat situs Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor). Situs Lapor adalah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi pemerintah,” kata Moeldoko.
