Korupsi KTP Elektronik: KPK Periksa 4 Orang Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk kasus korupsi KTP elektronik.
Rahmad Fauzan | 09 Juli 2018 10:45 WIB
Anggota DPR Markus Nari berjalan meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (3/5). - Antara/Widodo S Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi untuk kasus korupsi KTP elektronik.

"Diagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi kasus korupsi KTP elektronik dengan tersangka MN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Senin (9/7/2018).

Keempat saksi yang diperiksa untuk tersangka Markus Nari yang merupakan anggota DPR RI tersebut, yaitu:

•Abdul Malik Haramain, mantan anggota DPR RI
•Achmad Purwanto, staf PNS Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
•Yuswandi A. Temenggung, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri (2004-2010), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
•Endah Lestari, Kasubbag Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Seperti diberitakan Bisnis.com, Markus Nari ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 2017 lalu karena diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-e di DPR.

"Markus Nari (MN) diduga meminta uang kepada Irman atau terdakwa I sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada tersangka Markus Nari (MN)," tutur Febri pada Juli 2017.

Terhadap Markus Nari disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Pertama, Markus Nari (MN) selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani (MSH) dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatan tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber : KPK, Bisnis.com

Tag : korupsi e-ktp
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top