Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumut, Eko Dapat 4 Tugas Utama

Begitu dilantik.pada Jumat (22/6/2018) sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara, Eko Subowo langsung mendapatkan empat tugas utama dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Eko Subowo dan isteri./.Bisnis-Juli Etha Ramaida manalu
Eko Subowo dan isteri./.Bisnis-Juli Etha Ramaida manalu

Bisnis.com,MEDAN- Begitu dilantik.pada Jumat (22/6/2018) sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara, Eko Subowo langsung mendapatkan empat tugas utama dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Salah satu tugas mendesak yang harus segera dilaksanakan Eko adalah berangkat ke Samosir dan melakukan tinjauan terkait progres penyelamatan tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.

"Hari ini dilantik, besok pagi tugas utama Pak Eko datang ke Samosir, tinjau para korban dan dukung pencarian para korban yang belum ditemukan," tegas Tjahjo, Jumat (22/6/2018).

Dia juga meminta agar Eko bisa segera memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak TNI, Polisi, Badan SAR dan seluruh pihak yang terkait dalam upaya penyelamatan para korban yang hingga hari ini belum ditemukan. Dengan demikian, upaya pencarian para korban bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Tugas kedua yang harus dilakukan Eko adalah Mendatangi KPU dan Bawaslu guna membantu persiapan penyelenggaraan Pilkada yang tinggal.5 hari lagi. Eko di minta berkomunikasi dengan kedua pihak tersebut untuk.bisa mencari tahu apa kekurangan dan hambatan yang muncul untuk bisa segera memberi bantuan.

Adapun tugas berikutnya adalah untuk.mengundang atau mendatangi Kapolda dan TNI guna bersama-sama mencari tahu dukungan apa yang perlu diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi dalam mendukung tugas dan kinerja kedua institsai tersebut.

Tak lupa, Tjahjo meminta agar Eko bisa membantu mengawasi dan menjaga netralitas para Aparatus Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat paling bawah.

Dia bahkan mengimbau Eko untuk tak segan-segan mengajukan penggantian ASN yang kedapatan tidak menjaga netralitas.

"Kalau ada SKPD mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat bawah tidak netral, ganti! Usulkan ke Kemendagri," tegas Tjahjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper