Bisnis.com, JAKARTA – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengharapkan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri dapat ditempatkan sebagai penjabat gubernur Sumatra Utara guna menghindari kontroversi menjelang hari pencoblosan 27 Juni 2018.
“Saya belum mendengar siapa yang ditunjuk di Sumut. Tapi sebaiknya pejabat dari Kemendagri karena selama ini tradisinya begitu. Memilih yang risiko kontroversinya tidak ada,” kata Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian PGI Gomar Gultom dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/6/2018).
Gomar mengakui bahwa Sumut masuk kategori daerah penggelar pilkada yang cukup rawan, khususnya dalam penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Namun, menurut dia, bukan berarti provinsi tersebut perlu dipimpin penjabat gubernur asal Polri bila ternyata langkah tersebut hanya akan memancing kontroversi.
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ini mencontohkan penunjukan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol. Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat justru menimbulkan polemik di masyarakat.
“Ada kekhawatiran netralitas Polri karena ada calon wakil gubernur Jabar dari polisi,” ujar Gomar.
Sebagaimana diketahui, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi-Nurhajizah Marpaung telah habis pada 17 Juni 2018. Kemendagri lantas menunjuk Sekretaris Daerah Sumut Sabrina sebagai Pelaksana Tugas Harian Gubernur Sumut sampai dilantiknya penjabat gubernur.
Rencananya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan melantik penjabat gubernur Sumut pada Jumat (22/6/2018).
