Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia menegaskan komitmennya untuk menciptakan kerja layak bagi perempuan.
Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di hadapan delegasi Konferensi Buruh International (International Labour Conference/ILC) yang berlangsung di Jenewa, Swiss.
Dalam orasinya, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan.
“Pemerintah RI telah meluncurkan Gerakan Nasional Non-Diskriminasi di Tempat Kerja serta mengimplementasikan Panduan Kesetaraan Upah Netral Gender di Tempat Kerja," ucapnya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (5/6).
Di samping itu, Indonesia juga telah membentuk Task Force Equal Employment Opportunity (EEO) dan terus meningkatkan kapasitas dan kepedulian pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penerapan EEO.
Hanif juga menyampaikan pandangan terhadap sejumlah usulan inisiatif ILO untuk mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar ILO mengembangkan kajian terkait kebijakan jam kerja bagi perempuan yang berimbang dan sejalan dengan kebutuhan pekerja dan pengusaha.
“ILO perlu memastikan ketersediaan data-data yang dapat dipergunakan oleh negara-negara guna menyusun kebijakan untuk mengatasi tantangan kerja layak bagi perempuan baik di sektor formal, maupun informal," tambahnya.
Indonesia diakuinya telah mengimplementasikan skema jaminan sosial untuk perlindungan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menjelaskan bahwa pembahasan ILC pada tahun 2018 ini difokuskan pada tema “The Women at Work initiative: the push for equality". Hal ini mengingat salah satu inisiatif peringatan 100 tahun ILO pada 2019 berkutat tentang “Women at Work Initiatives".
“Untuk itu, pada pertemuan ILC ini, negara-negara diharapkan dapat memberikan masukan untuk terwujudnya inisiatif pencapaian kerja layak bagi perempuan baik di tingkat global, maupun nasional," ujarnya.
ILC merupakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari negara-negara anggota ILO. Pertemuan yang diselenggarakan oleh ILO setiap tahun ini memiliki mandat untuk menyusun dan mengesahkan berbagai standar internasional ketenagakerjaan, membahas berbagai kebijakan mengenai kerja layak, dan mengesahkan resolusi terkait pedoman kebijakan ILO.
Sesi ke-106 ILC yang berlangsung sejak tanggal 28 Mei hingga 8 Juni 2018 dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang delegasi dan dinilai sebagai konferensi terbesar yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 2018.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 107 menteri tenaga kerja dari negara anggota ILO dan delegasi wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha. Selain membahas isu terkait perempuan dalam dunia kerja, pertemuan ILC juga membahas masalah dialog sosial, kerja sama pembangunan, serta rencana penyusunan instrumen internasional mengenai kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
