Bisnis.com, JAKARTA- Amerika Serikat pada Jumat (1/6/2018) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun oleh Kuwait, yang menyerukan tindakan guna melindungi rakyat Palestina setelah berpekan-pekan kerusuhan di Jalur Gaza antara rakyat Palestina dan pasukan Israel.
Sepuluh dari 15 anggota Dewan Keamanan memberi suara yang mendukung rancangan tersebut, dan empat abstein. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memberi suara menentang teks itu,seperti dikutip Antara, Rabu (3/6/2018).
Mengingat Amerika Serikat, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.
Sebelum pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengulangi ancamannya untuk memveto rancangan itu.
Teks yang diajukan Kuwait dinilai mencela penggunaan kekuatan secara berlebihan, tidak sepadan dan membabi-buta oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki.
Rancangan tersebut menyerukan dipertimbangkannya tindakan guna menjamin keselamatan dan perlindungan rakyat Palestina. Rancangan Kuwait itu juga menyerukan langkah segera ke arah diakhirinya penutupan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel atas pergerakan dan akses ke dalam dan luar Jalur Gaza.
Bahasa teks Kuwait itu diperlunak dari versi awalnya, yang menyerukan "pengiriman misi perlindungan internasional".
Haley mengeluh bahwa rancangan resolusi Kuwait tidak menyebut-nyebut HAMAS, yang, katanya, "memikul tanggung-jawab bagi kondisi hidup buruk dan peningkatan kerusuhan baru-baru ini di Jalur Gaza'.
Rancangan resolusi tersebut seakan-akan Kuwait meremehkan kemampuan PBB dalam menangani konflik Palestina-Israel, kata Haley. Ia menambahkan rancangan itu sangat tidak akurat dalam penggambarannya mengenai peristiwa baru-baru ini di Jalur Gaza, dan akan "membahayakan upaya perdamaian".
Rancangan Kuwait itu dibagikan di kalangan anggota Dewan Keamanan sekitar dua pekan lalu. Sebelum teks tersebut diajukan bagi pemungutan suara, Amerika Serikat mengusulkan perubahan besar pada rancangan Kuwait itu. Perubahan AS dimaksudkan untuk dilakukan pemungutan suara lebih dulu daripada teks Kuwait, dan jika disahkan, akan digabungkan ke dalam teks Kuwait.
Namun, pada saat terakhir, perubahan AS yang panjang diubah menjadi rancangan resolusi tandingan dan diajukan untuk pemungutan suara setelah rancangan Kuwait.
Dalam pemungutan suara belakangan mengenai resolusi rancangan AS, hanya Amerika Serikat sendiri lah yang mendukungnya. Tiga dari 15 anggota Dewan Keamanan --Kuwait, Rusia dan Bolivia-- memberi suara yang menentangnya, dan sisa 11 anggota abstein.
Resolusi Dewan Keamanan memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan untuk disahkan, dengan syarat bahwa tak satu pun dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan --Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat-- memberi suara yang menentangnya.
Rancangan resolusi AS menyalahkan HAMAS atas peningkatan kerusuhan baru-baru ini di Jalur Gaza.
Segera setelah pemungutan suara, Duta Besar AS Nikki Haley menyalahkan "bias anti-Israel" di Dewan Keamanan.
