Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jendeal TNI (Purn.) Moeldoko mendorong pemerintah untuk memperbanyak pembangunan mal pelayanan publik (MPP).
Kehadiran MPP dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya yang memiliki sedikit waktu dan perlu segera mendapat pelayanan yang efisien dan cepat. “Harapan saya, ini bisa ditingkatkan di berbagai tempat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/5/2018).
Moeldoko mengaku telah melakukan kunjungan MPP di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kehadiran MPP di tengah masyarakat memberi suasana pelayanan publik yang baru, lebih efisien, efektif, nyaman, dan modern.
“Mal pelayanan publik memberi suasana baru bagi masyarakat luas. Dengan adanya MPP mengurus KTP hanya satu jam, dan beberapa pelayanan lain sungguh sangat cepat,” paparnya.
Adapun, MPP Banyuwangi diresmikan pada 6 Oktober 2017 dan memiliki 132 layanan di dalam gedung tiga lantai. Terdapat tiga kelompok pelayanan yang terdapat di MPP Banyuwangi.
Pertama, quick service yang dapat diselesaikan dalam satu hari tanpa tinjauan lapangan, seperti surat izin usaha perdangan (SIUP).
Kedua, self service, seperti mengecek pajak bumi dan bangunan (PBB) dan melihat tata ruang. Ketiga, long service, seperti pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB).
Di dalam MPP tersebut terdapat pelayanan keimigrasian, pelayanan SIM dan STNK, BPJS, KTP, perbankan, surat nikah, perpajakan, pembuatan SKCK, akte kelahiran dan kematian, serta masih banyak jenis pelayanan lainnya.
“Sambil menunggu, masyarakat bisa tes tekanan darah dan menunggu anak-anak bermain, sehingga suasana benar-benar seperti mal [komersial]. Suasana sangat nyaman,” jelasnya.
Adapun, sejauh terdapat delapan MPP yang sudah beroperasi. Delapan MPP itu berada di DKI Jakarta, Batam, Banyuwangi, Surabaya, Denpasar, Tomohon, Bitung, serta Bekasi.
Pada tahun ini, sebanyak 17 MPP akan dibuka di berbagai daerah untuk memberikan layanan yang modern dan efisien kepada masyarakat.
