Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Survei Indonesia Network Election Survei (INES) melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang telah dilakukan pada periode 12-28 April 2018 di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Direktur INES Oscar Vitriano mengemukakan survei tersebut melibatkan 2.180 responden yang tersebar secara proporsional pada 108 kabupaten/kota dengan margin of error 2,1% pada tingkat kepercayaan 95% dan menggunakan instrumen data berupa angket yang bersifat terbuka serta tertutup. Menurutnya, hanya 19,5% dari total responden yang menyatakan bahwa janji Jokowi-JK dipenuhi, sedangkan 68,2% mengatakan Jokowi tidak menepati janji, dan 12,3% sisanya tidak menjawab.
"Dari kinerja pemerintahan Jokowi-JK, sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pileg 2019 dan tingkat keterpilihan Jokowi jika mencalonkan diri kembali sebagai capres di Pilpres 2019," tutur Oscar dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (7/5/2018).
Sementara itu, ketika dikonfirmasi ihwal #2019GantiPresiden, sebanyak 67,3% menginginkan presiden baru pada Pilpres 2019. Adapun 21,3% responden menginginkan Jokowi tetap menjadi presiden dan sekitar 11,4% sisanya menjawab tidak tahu.
INES juga menanyakan kepada responden mengenai nama calon presiden pada Pilpres 2019 secara terbuka. Dari beberapa nama yang diajukan, Prabowo Subianto disebutkan oleh 50,1% responden, kemudian Jokowi 27,7%, Gatot Nurmantyo 7,4%, dan tokoh lainnya 14%.
"Kalau dilakukan secara tertutup pun, nama Prabowo Subianto masih mendapatkan angka yang cukup tinggi dibandingkan Jokowi, dengan Prabowo meraih 54,4%. Sementara itu, Joko Widodo meraih 26,1%, Gatot Nurmantyo 9,1%, dan tokoh lain 10,3%," sebutnya.
Oscar mengatakan turunnya tingkat elektabilitas Jokowi disebabkan oleh banyaknya janji yang belum terpenuhi selama masa kampanye. Selain itu, Jokowi dinilai tidak berhasil meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Di tengah tekanan akan kenaikan TDL dan BBM, masyarakat harus mengurangi konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK tidak membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Justru yang ada keresahan di masyarakat akan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengambil porsi kerja masyarakat," ujarnya.
