Kabar24.com, JAKARTA — Apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan melontarkan wacana memasangkan dirinya sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Gatot Nurmantyo dinilai sebuah manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar terhadap semua calon presiden terutama Joko Widodo.
Sebelumnya, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin tersebut, sudah terlebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
"Sepertinya Muhaimin ngebet benar dan sudah tidak sabar untuk menjadi wakil presiden," kata Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Selasa (17/4/2018).
Menurutnya, dalam konteks political game, bagi Golkar apa yang dilakukan oleh Muhaimin itu wajar dan biasa saja. Namun, sebagai partai politik yang sudah menyatakan mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden untuk masa jabatan yang kedua bersama Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan PDIP, kubu pengusung mantan wali kota Solo itu belum sampai pada pembicaraan mekanisme penetapan apalagi penentuan nama calon wakil presiden.
Dia menyebut, masing-masing partai politik masih mengkaji, menimbang, dan menyusun opsi-opsi termasuk mempersiapkan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dari internal masing-masing partai.
Seperti diketahui, kendati Cak Imin sempat mensosialisasikan diri ingin mendampingi Joko Widodo, PKB belum menetapkan diri masuk ke dalam partai koalisi tersebut.
Baca Juga
"Kami di Golkar pun juga sedang mempertimbangkan aspirasi yang masuk dari bawah struktur partai yang menginginkan agar Airlangga Hartarto [Ketua Umum Partai Golkar] diusung juga sebagai cawapres. Hampir seluruh DPD provinsi maupun kabupaten dan kota menghendaki agar ketua umum kami diusung sebagai cawapres," ujarnya.
Dia berpendapat, dalam konteks pencalonan Muhaimin seharusnya PKB paham bahwa dalam sistem politik di Indonesia, partaitau gabungan partai politiklah yang akan ikut menentukan dan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Oleh karena itu PKB seharusnya saat ini mengambil posisi dan sikap yang jelas yaitu menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atau tidak.
"Bila masih, maka yang harus dilakukan adalah bergabung dan membangun komunikasi yang intensif dengan sesama partai politik pengusung Jokowi untuk membicarakan cawapres, termasuk pencalonan Muhaimin. Bukan bermanuver terus di wilayah wacana publik. Kecuali kalau Muhaimin dan PKB sudah berketetapan hati ingin menjadi cawapres dari capres selain Jokowi," terangnya.
