Bisnis.com, MAKASSAR - Jelang Pilkada serentak 2018, KPK bersama Polri dan Kejaksaan Agung terus menjalin koordinasi melalui satgas antipolitik uang. Satgas antipolitik uang dibentuk KPK bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Makassar, Senin (16/4/2018), mengatakan Satgas Money Politics yang telah dibentuk memiliki mata dan telinga di mana-mana sehingga akan lebih fokus mengawasi segala praktik yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.
"KPK dengan Polri dan Kejaksaan, sudah membentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena Polri memang sudah ada di setiap daerah di tanah air," katanya.
Ia menjelaskan, selain memaksimalkan peran dari satgas antipolitik uang tersebut, pihaknya juga memberikan saran bagi sejumlah pihak agar praktik politik uang tidak terjadi pada pesta demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan.
Untuk potensi terjadinya politik uang, kata dia, memang begitu besar. Pihaknya juga melihat banyak sumber potensi yang bisa menyebabkan praktik itu dapat terjadi ke depan.
Laode meminta partai politik yang begitu memiliki peran besar dalam setiap pemilihan agar dapat memerintahkan kepada kader dan pendukungnya untuk tidak melakukan politik uang.
Baca Juga
Pasangan calon juga diminta dapat berkompetisi dengan fair dan jujur serta tidak melakukan iming-iming hadiah atau uang yang justru mencederai demokrasi.
Selain itu, KPK juga meminta kepada penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Panwaslu untuk betul-betul bersikap fair, jujur dan tidak memihak kepada salah satu calon.
"Pesan Kapolri juga begitu berharap pada pemilihan kali ini dapat berjalan aman, tentram, damai dan tidak perlu saling menghujat satu dengan yang lain," ujarnya usai menghadiri acara Focus Group Discussion Pilkada Berintegritas di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Senin.
