Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Mataram 78,27%

Pjs. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyebutkan indeks kepuasan layanan masyarakat di kota ini mencapai 78,27 persen.
Newswire | 31 Maret 2018 18:31 WIB
Sebagian sudut kota tua Ampenan, di Mataram, NTB - Istimewa

Kabar24.com, MATARAM - Pejabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyebutkan indeks kepuasan layanan masyarakat di kota ini mencapai 78,27 persen.

"Hal itu menjadi salah satu bukti kinerja aparatur Kota Mataram yang telah dinilai oleh Ombudsman RI memiliki kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/3/2018).

Bahkan, menurut data Ombudsman RI, lanjut Mohan, dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2017 pada Kamis (29/3), Kota Mataram hanya terpaut 0,99 poin dari Kota Manado yang menempati urutan pertama terhadap tingkat kepatuhan standar pelayanan publik.

Dia menjelaskan berapa aspek pelayanan umum tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja di antaranya, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang mencatat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan diupayakan untuk terus bertambah, mencapai 286,251 kilometer dari keseluruhan jalan sepanjang 400,063 kilometer.

"Untuk layanan administrasi kependudukan tergambar melalui jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik mencapai 96,53 persen," sebutnya.

Selain itu, lanjut Mohan, upaya peningkatan kenyamanan hidup perkotaan tampak melalui cakupan penanganan sampah mencapai 85 persen. Sedangkan dalam aspek daya saing daerah, kunjungan wisatawan ke Kota Mataram juga tercatat cukup tinggi, yaitu 697.635 orang.

"Sepanjang 2017, Kota Mataram juga telah mencatatkan sejumlah prestasi dan penghargaan di berbagai bidang sebagai wujud apresiasi kinerja dan kerja keras bersama, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional," ujarnya.

Selain itu kondisi ketenagakerjaan juga terus mengalami perubahan ke arah yang positif, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada angka 64,53 persen, sejalan dengan tingkat kesempatan kerja yang mencapai 94,65 persen.

"Seiring dengan nilai kebutuhan masyarakat pekerja yang terus meningkat, Pemerintah Kota Mataram juga menetapkan upah minimum Kota tahun 2017 sebesar Rp1.714.216," ujarnya.

Menyinggung tentang pesta demokrasi, Pjs. Wali Kota Mataram mengatakan bahwa menghadapi tahun 2018 yang merupakan tahun politik akan memberi tantangan dan hambatan tersendiri untuk dihadapi bersama.

Dua agenda pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang akan langsung disusul dengan proses pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 telah berada di depan mata.

Mohan mengajak semua pihak terus menjaga kewaspadaan, tetap mawas diri, dan terus memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kota Mataram, sehingga program dan kegiatan yang dirancang dapat benar-benar tepat mengenai sasaran.

"Dengan segala kerendahan hati, kami meminta semua pihak terus meningkatkan kerja sama dan komitmen untuk bekerja keras agar bersama-sama kita bawa daerah kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ntb

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top