Ketua DPR Bambang Soesatyo: Pemerintah Harus Identifikasi Daerah Rawan Perdagangan Orang

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama semua instansi terkait hendaknya segera mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
MG Noviarizal Fernandez | 28 Maret 2018 16:26 WIB
Bambang Soesatyo - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah baik pusat dan daerah harus mengidentifikasi daerah yang rawan tindak kejahatan perdagangan orang guna melakukan upaya pencegahan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama semua instansi terkait hendaknya segera mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Daerah atau desa rawan TPPO patut memiliki satuan tugas yang berfungsi menangkal sepak terjang mafia atau sindikat pelaku TPPO. Selama ini, banyak warga menjadi korban TPPO karena minimnya perlindungan dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (28/3/2018).

Hingga kini, tuturnya, upaya pemerintah mencegah TPPO belum efektif. Bahkan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO (RAN PTPPO) 2015—2019 tampaknya juga belum mencatat progres sebab, mafia pelaku TPPO masih sangat mudah menjaring korbannya di berbagai daerah dan desa.

Pelaku TPPO, tuturnya, mudah menjerat para korban karena masyarakat di banyak daerah belum dibekali pemahaman atau pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO.

Kecenderungan itu ungkapnya, menggambarkan buruknya koordinasi lintas-sektor dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO.

Karena itulah, untuk memerangi TPPO, menurutnya, Kemenko PMK patut menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pemerintah daerah. Polri dan Ditjen Imigrasi sudah memiliki cukup data tentang TPPO.

“Berdasarkan data itu, pemerintah sudah bisa mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan TPPO. Pada daerah atau desa rawan TPPO itulah hendaknya dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon PMI. Dalam pemantauan itu, patut untuk dilibatkan adalah kepada desa atau ketua lingkungan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Kemenko PMK harus segera mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO ke daerah atau desa-desa yang rawan TPPO. Gemakan pesan dan informasi tentang potensi TPPO di daerah atau desa bersangkutan. Daerah atau desa yang rawan TPPO hendaknya diumumkan kepada masyarakat, agar warga di setiap wilayah bisa menyiapkan langkah antisipatif.

“Bekali juga aparatur pemerintah daerah dan desa dengan ragam peraturan dan ketentuan tentang pencegahan TPPO. Sangat penting bagi aparatur daerah dan desa untuk memahami indikator atau modus perdagangan manusia,” pungkasnya.

Tag : dpr, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bambang Soesatyo
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top