Kabar24.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memimpikan Indonesia menjadi kiblat tata kelola pemilu dunia.
Menurut Arief pemilu di Indonesia dikesankan kurang beradab, karena masih menggunakan metode pencoblosan ketimbang memakai alat tulis dan mesin. Namun, lembaga penyelenggara pemilu tersebut ingin membalikkan anggapan itu dengan membuat tata kelola pemilu di Indonesia lebih beradab.
“Tata kelola di Indonesia jutru lebih beradab karena dilakukan di kampus-kampus terbaik. Hal ini yang belum ada di negara lain,” ujarnya dalam rilis resmi, Selasa (27/3/2018).
Arief mengklaim Indonesia telah menjadi tempat rujukan pembelajaran pemilu bagi negara lain. Dua tahun lalu, KPU menjadi tuan rumah pertemuan penyelenggara pemilu dari Amerika, Afrika, Australia, dan Timur Tengah. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, hadir delegasi dari 36 negara dalam program kunjungan pemilu.
“Pada pemilu 2018, sudah konfirmasi hadir 26 negara dengan delegasi lebih dari 100 orang dalam program kunjungan pemilu yang dipusatkan di Surabaya,” katanya.
Guna mewujudkan kiblat tata kelola pemilu dunia, KPU bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri untuk membuka Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu. Setelah menggandeng 10 kampus negeri, KPU mengajak Universitas Sumatra Utara (USU) untuk membuka program studi tersebut.
Baca Juga
“Saya optimis program S-2 tata kelola pemilu ini berjalan lancar dan mempunyai dampak baik bagi Indonesia,” ujar Arief.
Wakil Rektor USU Mahyudin mengapresiasi KPU karena memberi kesempatan kampusnya terlibat dalam konsorsium penyelenggara Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu.
Dia pun berjanji USU akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik lagi.
“Saat ini USU mempunyai akreditasi A, setelah sebelumnya B. Bahkan Fisipol USU sudah akreditasi A seluruhnya, sehingga saat ini USU sudah setara dengan 10 PTN konsorsium tata kelola pemilu lainnya,” tuturnya.
