Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Langkah Pemerintah Tangkal Radikalisme Dinilai Sudah Tepat

Pemerintah dianggap telah melakukan langkah yang tepat untuk meredam kekhawatiran investor terkait berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 22 Maret 2018  |  14:37 WIB
Buku agama berisi ajaran radikalisme - Antara
Buku agama berisi ajaran radikalisme - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dianggap telah melakukan langkah yang tepat untuk meredam kekhawatiran investor terkait berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.

Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat menilai wajar jika paham radikalisme dan ekstremisme membuat sejumlah investor asing khawatir untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, paham radikalisme dan ekstremisme dapat mengguncang stabilitas politik dan keamanan.

Namun, dia memandang kekhawatiran tersebut tak perlu berlebihan karena langkah pemerintah sudah tepat. Di antaranya dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) berpaham radikal, membatalkan ratusan peraturan daerah (Perda) yang tak pro-investasi, dan membangun komunikasi secara intensif dengan ormas-ormas Islam moderat.

“Kekhawatiran itu wajar karena mereka hendak menanamkan modal yang tidak kecil, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Tetapi, tak boleh berlebihan karena langkah pemerintah sudah on the right track,” ujar Komaruddin dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (22/3/2018).

Selama ini, lanjut dia, investor asing lebih tertarik berinvestasi ke Malaysia atau Vietnam. Pasalnya, di dua negara tersebut iklim investasinya lebih kondusif dan stabilitas politik serta keamanannya relatif stabil. 

“Bayangan mereka, kalau sampai di Indonesia berdiri negara khilafah, maka segala aturan akan dirombak dan itu ancaman bagi investor,” tutur Komaruddin.

Karena itu, langkah pemerintahan Joko Widodo meredam gerakan-gerakan radikal dan ekstrem serta membubarkan ormas yang mengusung paham negara khilafah dan anti-Pancasila, dipandang tepat. 

Namun, langkah pemerintah menghapus Perda yang tidak mendukung investasi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar tenaga kerja dan biaya produksi di Indonesia lebih kompetitif. Dengan demikian, minat investor untuk masuk ke Indonesia pun diharapkan dapat meningkat.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

radikalisme
Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top