Bisnis.com, SEMARANG—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak main-main terhadap korupsi. Sebab terdapat 22 provinsi serta 360 pemerintah daerah di wilayahnya yang telah masuk dalam prioritas pengawasan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun ini.
Dari sekian banyak daerah yang menjadi target pengawasan KPK itu, menurut Tjahjo wilayah Jawa Tengah menjadi daerah yang masuk zona keempat dalam proses pengawasan KPK.
"Antara kami dan KPK sudah menyusun area Korsusgrap. Ada 22 provinsi dan 360 pemda dimana KPK akan turun di situ. Jawa Tengah masuk area rawan korupsi keempat bersama Maluku Utara, NTT, Kaltim dan Riau. Area pertama berada di Papua. Ini jadi penekanan untuk meningkatkan penegakan korupsi dari program KPK," ungkap Tjahjo, saat menghadiri Musrembangprov di Gedung Gradika Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (9/2/2018).
Tjahjo menekankan ada enam fokus penyelidikan saat KPK turun di area rawan korupsi. Ia menyebut penyelidikan akan dilakukan pada pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis IT, perencanaan anggaran bersama DPRD, indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah serta bansos dan pembahasan tunjangan informasi.
Kemendagri akan berkolaborasi dengan KPK yang dibantu pihak kejaksaan, kepolisian serta satgas pangan untuk mengontrol potensi korupsi yang ada di daerah tersebut.
"Enam fokus pengawasan potensi korupsi itu sedang diproses oleh KPK," tambahnya.
Tjahjo menuturkan pihaknya nanti juga melibatkan Bappenas, Menkeu, BPKP untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih sehingga mampu bekerja secara optimal.
Diharapkan pula ke depan mampu menambah wawasan terhadap program yang masuk skala prioritas termasuk di Jateng.
"Saya mohon dengan hormat para pemangku daerah dapat memahami area rawan korupsi. Karena hal ini sudah dipetakan dengan baik bersama Polri dan intelejen untuk mewujudkan visi pembangunan yang mensinergikan program RPJMD," tuturnya.
