Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas mengenai kebijakan satu peta bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja di kompleks Istana Presiden, Senin (5/2/2018).
Rapat kebijakan satu peta ini merupakan rapat ketiga setelah rapat pertama pada 7 April 2016 dan 13 Juni 2017. Dalam laporan kali ini, Presiden meminta laporan dari para menteri mengenai pelaksanaan di lapangan termasuk apa saja keberhasilan dan apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan ini.
"Saya juga ingin menegaskan kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan, untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor dan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu peta secara integratif dan terintegrasi," paparnya dalam rapat tersebut.
Dengan kebijakan satu peta itu, sambung Presiden, tidak ada lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Selain itu, referensi geospasial menjadi hanya satu yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis dan penerbitan perizinan.
"Karena di lapangan tumpang timpang tindih peta, tumpang tindih perizinan justru mengakibatkan konflik, mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju ekonomi di daerah," tambahnya.
