Setnov Tunjuk Aziz Sebagai Ketua DPR : Ini Kata Calon Ketua Umum Partai Golkar

Penunjukan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI oleh Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto melangkahi prosedur partai.
Lingga Sukatma Wiangga | 10 Desember 2017 15:47 WIB
Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA—Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar yang juga calon ketua umum partai tersebut, Airlangga Hartarto, menilai beredarnya surat penunjukan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI oleh Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto melangkahi prosedur partai.

Saat ini memang muncul desakan secara politik untuk mengganti Ketua DPR Setya Novanto oleh sosok lain yang bersih dari masalah hukum. Pasalnya, Setya Novanto terjerat kasus korupsi besar yakni KTP berbasis elektronik dan ditahan KPK.

Di sisi lain, penunjukan Ketua DPR RI saat ini merupakan hak dari partai berlambang beringin tersebut.

Menurut Airlangga, dalam penentuan kebijakan strategis dalam tubuh partai seharusnya dilakukan melalui mekanisme rapat. Rapat yang dilakukan setidaknya adalah rapat harian dengan meminta persetujuan pengurus DPP termasuk koordinator bidang.

“Itu belum dilakukan,” ujarnya, Minggu (10/12/2017).

Dalam surat yang disebut-sebut ditandatangani Setya Novanto dari balik jeruji besi rumah tahanan KPK dan juga pelaksana tugas Ketua Umum Idrus Marham, Aziz ditunjuk sebagai Ketua DPR.

Di sisi lain, kata Airlangga, badan musyawarah (bamus) DPR RI belum mengagendakan pembahasan penunjukan Aziz, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI, dalam rapat paripurna.

“Jadi lembaga tinggi negara itu punya mekanisme. Surat penunjukan itu harus dibahas dulu di bamus untuk diagendakan di paripurna. Tapi yang saya tahu, itu tidak diagendakan bamus,” ujarnya.

Dia pun menyebutkan lebih baik penunjukan pengganti Setya Novanto di pucuk kepemimpinan DPR RI dilakukan setelah musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

Seperti diketahui, sebelumnya DPD I Partai Golkar sudah mengajukan diadakannya munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Munaslub direncanakan berlangsung pertengahan bulan ini sehingga di akhir 2017 partai berlambang beringin itu sudah memiliki ketua umum baru.

Menurut Airlangga, DPP Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno pada Senin (11/12) dalam mempersiapkan munaslub tersebut.

Tag : partai golkar, korupsi e-ktp
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top