Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan saat ini 20 lebih DPD Tingkat I menyuarakan perubahan dan ingin Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tersangka dan ditahan KPK segera mundur.
Caranya, kata dia, harus dilakukan musyawarah antara DPD I dengan DPP Partai Golkar. Bupati Purwakarta itu menekankan, perubahan kepemimpinan partai jangan langsung digiring ke arah musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.
Akan tetapi, jika musyawarah tidak bisa ditempuh, langkah-langkah konstitusi organisasi seperti munaslub memang harus dilakukan.
“Harus segera terjadi pembicaran antara DPD I dan DPP. Pembicaraannya kemudian mengambil solusi secara bersama-sama untuk segera menyelesaikan kemelut Partai Golkar, sehingga bisa keluar dari masalah yang dihadapi ini dan secara sigap memasuki persiapan-persiapan politik ke depan,” ujarnya, Rabu (22/11/2017).
Dedi bersama tiga pimpinan DPD lainnya pun sebelumnya sudah bertemu dengan politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Menurutnya, Jusuf Kalla pun berharap terjadinya perubahan dalam tubuh partai. Dedi pun mengklaim, hal itu tidak hanya dikehendaki Jusuf Kalla.
Sesepuh Partai Golkar yang lain seperti Agung Laksono, Akbar tandjung dan Abu Rizal Bakrie berharap hal serupa. Dedi menyebut, perubahan yang dimaksud harus dilakukan pada struktur dan kultur Partai Golkar.
Dalam hal struktur, sudah jelas formasi kepemimpinan harus diganti. Adapun dalam kultur partai, Golkar harus kembali lagi pada khittahnya sebagai partai modern yang menjunjung tinggi mekanisme dengan kader yang memenuhi kualifikasi.
Sebabnya, dengan kepemimpinan Setya Novanto partai tersebut identik dengan kasus korupsi KTP berbasis elektronik. Hal itu membuat elektabilitas partai terus menukik. Di Jawa Barat, kini elektabilitas Golkar mencapai 12% dari 18%. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan dalam tubuh partai harus segera dilakukan.
“Tidak boleh lebih dari Desember. Selambat-lambatnya awal Desember karena akhir Desember dan Januari 2018 memasuki tahapan pilkada, pendaftaran. Tidak ada lagi waktu ini partai mengubah diri. Karena kalau tidak mengubah diri tahun ini, akan berat sekali yang dihadapi pada 2019,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (21/11), DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno. Sejatinya, diharapkan dalam rapat tersebut pejabat teras partai bisa bersikap tegas menyikapi status Setya Novanto yang ditahan KPK.
Namun, dalam rapat tersebut hal penting yang dihasilkan adalah penunjukan plt ketua umum yang jatuh pada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Artinya, posisi ketua umum masih dipegang Setya Novanto.
Sementara itu, Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan ke depan dicari figur pemimpin partai yang loyal, menjiwai, tetapi tidak menggantungkan hidupnya kepada partai.
“Sekarang ini masalah dalam tubuh Golkar karena pemimpinnya hidupnya dari partai dan money politic sehingga saat mengambil kebijakan strategis tidak proporsional dan objektif,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, harus dilakukan pembaharuan total dalam tubuh Partai Golkar. Menurutnya, partai politik harus dikelola selayaknya partai politik dan bukan seperti perusahaan.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
