Kabar24.com, JAKARTA - Partai Golkar memastikan tidak akan mengutak-atik posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat karena menghormati proses praperadilan yang diajukan orang nomor satu di partai itu.
"Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan," kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid saat membacakan kesimpulan rapat pleno di Jakarta, Selasa (21/11/2017) malam.
Nurdin mengatakan putusan tersebut diambil setelah menampung masukan dari peserta rapat pleno DPP Golkar. Rapat yang digelar dalam rangka konsolidasi organisasi itu diwarnai sikap pro dan kontra pengurus terkait nasib Novanto yang kini berstatus tersangka dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hasil rapat yang tak kalah penting adalah penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Pria asal Sulawesi Selatan itu mengemban posisi orang nomor satu sampai keluarnya putusan praperadilan atas Novanto.
Sekretaris Dewan Pakar DPP Golkar Firman Soebagyo mengatakan penunjukan Idrus didasarkan surat resmi berkop DPP Golkar yang diteken Novanto. Sang Ketua DPR meminta Idrus ditetapkan sebagai penggantinya saat berhalangan sementara selama menghadapi proses hukum di KPK.
Menanggapi penunjukan dirinya, Idrus mengatakan segera melakukan konsolidasi internal. Dia mengaku tidak sulit memimpin partai tertua di Indonesia itu karena kepengurusan dijalankan secara kolektif.
Baca Juga
Dalam waktu dekat, Idrus memprioritaskan kerja-kerja politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun depan maupun pengisian daftar calon legislator untuk Pemilu 2019. Adapun, untuk Pilpres 2019 Golkar tetap pada posisi semula yakni mencalonkan Presiden Joko Widodo.
"Insya Allah, Golkar tidak hanya bertahan, tapi memenangkan pertarungan politik yang ada," katanya.
