Bisnis.com, JAKARTA — Pasca ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK karena kasus korupsi KTP berbasis elektronik, partai berlambang beringin itu akan menggelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.
“Kami berharap akhir Desember sudah selesai. Kalau 2/3 dari DPD tingkat I, misalnya, sudah menyampaikan usulan munaslub, berarti 25 DPD tingkat I, dan diusulkan kepada DPP Partai Golkar, harusnya bisa mempersiapkan dua minggu atau satu bulan dari sekarang dilaksanakan. Kita berharap secepatnya,” kata Wakil Sekretari Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/11/2017).
Menurutnya, saat ini sudah berjalan konsolidasi dari DPD tingkat I Partai Golkar terkait hal itu. DPD pun, kata dia, sudah ada yang berani menyatakan secara terbuka untuk melakukan pergantian ketua umum.
Hal itu menjadi modal yang positif bagi partai karena memiliki kesadaran untuk segera menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin.
Adapun ketua umum yang baru kelak harus tetap mendukung pemerintah. Sebabnya, pihaknya tidak bisa mengubah dukungan partai yang sudah jatuh pada Presiden Joko Widodo.
“Figur yang nanti kita dorong tentu harus sejalan dengan pemerintah karena kami sudah sepakat pada munaslub di Bali untuk mendukung pemerintah. Keseimbangan pemerintahan itu seharusnya memiliki satu arah antara pimpinan lembaga negara,” ujarnya.
Di sisi lain menurutnya tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeilihan ketua umum yang baru melalui munaslub akan ada negosiasi politik.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
