Ganjar Dorong Daerah Terapkan Strategi Pembangunan Non-APBD

Pemerintah Jawa Tengah akan memanfaatkan pembiayaan non-APBD seperti obligasi daerah maupun pembiayaan perbankan untuk mempercepat pembangunan.
Anggara Pernando | 19 November 2017 16:03 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sambutan pada pembukaan Workshop Pembangunan Budaya Integritas di Gedung KPK Lama, Jakarta, Selasa (31/10). - ANTARA/Wahyu Putro A

Kabar24.com, MAGELANG – Pemerintah Jawa Tengah akan memanfaatkan pembiayaan non-APBD seperti obligasi daerah maupun pembiayaan perbankan untuk mempercepat pembangunan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jika masih mengandalkan pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka pembangunan skala besar yang dilakukan hanya dapat dicicil hingga akhir periode jabatan.

Akibatnya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah tidak langsung menyentuh layanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Sekarang kami sudah mulai (pembiayaan alternatif non APBD), pemerintah kabupaten kota kami dekatkan dengan bank pembangunan daerah. Kabupaten Temanggung misalnya itu meminjam [ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / BankJateng ] untuk membangun rumah sakit. Sekarang Grobokan dan Sragen sedang proses pengajuan untuk membangun jalan,” kata Ganjar di sela The lst Indonesia International Microfinance Forum 2017 (The lst IIMF 2017) di Magelang (18/11).

Dia mengatakan, dengan pola ini maka pembangunan dapat diselesaikan tanpa terhambat biaya atau harus menunggu akhir periode jabatan baru rampung. “Misalnya pembenahan jalan di kabupaten butuh Rp300 miliar pertahun, maka naikan tiga kali lipat jadi Rp900 miliar dan selesaikan sekaligus,” katanya.

Apalagi, kata dia, belum ada sejarah di Indonesia pemerintah daerah yang bangkrut karena pendapatan daerahnya tidak mencukupi biaya operasional. “Yang ada setiap tahun kita bahas kenaikan anggaran karena proyeksi kenaikan pendapatan,” katanya.

Ganjar mengatakan pinjaman untuk pembangunan ke perbankan ini merupakan tahap awal sebelum obligasi daerah (municipal bond) dijalankan. Dia menargetkan Jawa Tengah menjadi wilayah pertama yang menerbitkan obligasi daerah ini.

“Kalau dipakai kepala daerah (municipal bond maupun pinjaman perbankan) di awal periode menjabat, maka dia bisa menerapkan strategi pembiayaan pembangunan melalui beragam cara. Tidak lagi konvensional (yang dilakukan dengan proyek multiyear karena keterbatasan anggaran pembiayaan),” ulasnya.

Ganjar mengingatkan para bupati dan walikota yang baru dilantik untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan ini. “Dalam pelantikan Bupati Cilacap saya akan sampaikan, agar mereka menerapkan diawal jabatan. Tinggal kamu pinjem sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan di awal tahun dan tidak dicicil,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan otoritas telah merampungkan aturan terbaru untuk mempermudah daerah menerbitkan obligasi daerah ini. Dia mengatakan otoritas memberikan dukungan penuh untuk daerah yang berniat mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan pembiayaan non APBD.

“Aturannya sudah rampung, Tinggal kita tendang sedikit,” katanya.

Wimboh mengapresiasi semangat Gubernur Jawa Tengah yang berkomitmen menjadi daerah pertama yang akan menerapkan municipal bond. Apalagi, kata Wimboh, alternatif pembiayaan ini sudah disiapkan semenjak 2005 lalu. “Kami harapkan bisa ‘pecah telor’ lah,” katanya.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan pihaknya telah memulai melakukan pembiayaan pembangunan untuk pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga siap menjadi supporting system dalam perbitan obligasi daerah seperti yang dicita-citakan oleh Gubernur Ganjar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ganjar pranowo

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top