Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang terus mengalami peningkatan sejak 2008 sampai 2017 hingga mencapai Rp56 triliun perlu dievaluasi.
Menurutnya, evaluasi itu dilakukan atas dasar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasalnya dana Otsus dinilai belum optimal untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, ujarnya, Selasa (24/10) .
"DPR RI akan melakukan kerjasama dengan BPK terkait pelaksanaan dan penggunaan dana otsus di Aceh" kata Fadli Zon.
Sebelumnya dia telah berdialog dengan Gubenur, Kapolda dan Kajati Aceh serta pejabat dan jajaran staf Pemerintahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) saat berkunjung ke sana kemarin.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra juga menambahakan, selain Aceh, Tim pemantau otonomi khusus juga akan mengaudit Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Juga
"Kita bisa meminta audit khusus untuk melihat postur bahwa dana otsus sudah dilakukan semaksimal mungkin baik pada tujuan yang ditetapkan" katanya.
