Kabar24.com, JAKARTA-Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan perkembangan zaman telah mengubah cara bertransaksi sehingga pengelola zakat harus mencari formula dan cara yang tepat karena orang tidak cukup waktu lagi untuk mengantre.
“Badan Amil Zakat Naskonal (Baznas) sudah melakukan itu, seperti bayar zakat di Istana, kita dapat kartu. Kita bisa bertransaksi dengan teknologi," katanya, Rabu (4/10/2017).
Dia menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi zakat nasional Baznas 2017 bertema Pengurus-utamaan zakat, infak, sedekah, dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia dan pencapaian sustainable development goals, di hotel Mercure Ancol. Jakarta.
Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan muzaki (pembayar zakat) karena dalam banyak angka statistik, sekitar 1% orang Indonesia menguasai aset nasional dan banyak yang tidak bayar zakat.
Bagaimana cara meningkatkan jumlah pembayar zakat, lanjutnya, bukan hanya dengan membacakan ayat-ayat Alquran.
“Jangan memaksa ayam bertelur, tapi bagaimana caranya memperbanyak ayam agar telurnya juga semakin banyak," ujarnya.
Baca Juga
Wapres JK mengapresiasi program Baznas , diantarnya mencakup program membantu usaha kecil dan pemetaan-pemetaan sasaran penyaluran zakat, infak, sedekah.
“Pemetaan-pemetanan penting itu, tetapi yang paling penting adalah kepercayaan. Harus ada keterbukaan. Apa yang dilakukan Baznas harus diketahui masyarakat," tegasnya.
Sementara itu Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo, mengatakan rakornas Baznas 2017 bertujuan mendorong peningkatan koordinasi pengelolaan zakat nasional untuk mencapai kemajuan gerakan zakat yang semakin kuat dan unggul.
“Untuk mendukung tujuan tersebut diambil tema Pengarus-utamaan Zakat Infak Sedekah dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia, dan pencapaian sustainable development goals,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian Baznas pada 2017 cukup signifikan dalam berbagai bidang, antara lain sejak November 2016 telah dilaksanakannya Undang-Undang No. 23/2011 Tentang pengelolaan zakat secara penuh, selepas masa transisi selama 5 tahun hingga ditetapkan UU.
“Hal itu dibuktikan dengan telah berdirinya Baznas, serta 34 Baznas Provinsi dan 514 Baznas kabupaten/kota selama periode 2016-2017,” ujarnya.
Dia menjelaskan rakornas Baznas 2017 diikuti 559 peserta dari Baznas tingakat, dan kabupaten/kota se Indonesia, serta Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan pemerintah daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) se Tanah Air.
