Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus menelisik aliran dana kelompok teror Islamic State of Iraq and Syria dan afiliasinya yang berasal dari kegiatan usaha legal.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan pelaku teror biasanya bertransaksi dengan uang tunai. Apabila melalui rekening, PPATK mendapatkan kesulitan karena nominal transaksinya kecil-kecil.
“Ada juga dana yang bersumber dari kegiatan legal. Karena itu pemetaan penting karena pendanaan sulit ditelusuri,” katanya dalam peluncuran buku putih pendanaan terorisme di Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Badaruddin menambahkan PPATK tetap menelurusi transaksi kelompok teroris berapapun nilainya. Biasanya, kata dia, pengiriman uang dari dan ke luar negeri berkisar US$100-US$1.000. Walaupun nominal kecil itu merupakan kamuflase, PPATK bisa melacak jika aliran dana bermuara pada rekening tertentu yang diduga bagian jaringan teroris.
“Misalnya rekeningnya si X. Dan si X ini profilnya dikenali dari BNPT [Badan Nasional Penanggulangan Terorisme],” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius mengungkapkan kelompok teror membutuhkan dana untuk membeli senjata, bahan peledak, hingga biaya perjalanan. Saat ini, ancaman utama Indonesia adalah jaringan ISIS dan afiliasinya.
Kendati ISIS tengah menderita di Irak dan Suriah, tetapi jaringannya di berbagai negara termasuk Indonesia bukan mustahil bisa bergerak. Suhardi mencontohkan ISIS telah membangun basis di Filipina Selatan. Selain itu, pembataian etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, dapat mendorong bangkitnya sel baru.
“Pergerakan ISIS luar biasa. Selama 2014-2017 ISIS dan afiliasinya mengancam keselamatan Indonesia,” tuturnya.
Mantan Kepala Bareskrim Polri ini menambahkan BNPT akan segera menyusun indeks resiko teroris bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Indeks itu memetakan kabupaten dan kota Indonesia yang memiliki kerentanan teror sehingga penanganannya pun menjadi prioritas.
Di sisi lain, BNPT juga tetap menggencarkan upaya deradikalisasi dengan melibatkan kalangan ulama dan psikolog. Jika aparat mengendus adanya infiltrasi kelompok teroris maka profilnya segera dibuat dan ditangani bersama lembaga terkait khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, hingga PPATK.
“Kita harus memutus mata rantai mereka termasuk dalam pendanaan,” ujar Suhardi.
Sementara itu, BNPT bersama BIN, Densus 88, dan PPATK telah menyusun buku putih Pemetaan Resiko Tindak Pidana Terorisme Terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi dengan ISIS. Buku putih tersebut menjadi pedoman aparat terkait untuk menekan berkembangbiaknya kelompok yang didirikan Abu Bakar al-Baghdadi itu.
Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan Indonesia harus bisa menangani tindak pidana terorisme dengan baik. Saat ini, imbuh dia, dunia internasional tengah menilai tingkat kepatuhan Indonesia dalam upaya memberantas dua tindak pindana, terorisme dan pencudian uang.
“Karena itu buku putih ini penting digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ucap mantan birokrat Kementerian Keuangan ini.
