Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk peningkatan layanan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik, sepuluh lembaga keuangan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kesepuluh lembaga jasa keuangan itu terdiri dari 3 institusi perbankan yaitu PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank), PT Bank Panin Tbk (Panin Bank), dan PT Bank BCA Syariah (Bank BCA Syariah).
Serta 7 lembaga keuangan lainnya berasal dari lembaga keuangan lain yang terdiri dari PT. Batavia Prosperindo Finance (Batavia Finance), PT Dipo Star Finance (Dipo Star Finance) , PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance), PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Danakita Investama (Danakita), PT Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) serta Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa).
Direktur Utama Panin Bank, Herwidayatmo mengungkapkan, dalam kerja sama pemanfaatan KTP elektronik ini dapat memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi lembaga keuangan maupun masyarakat umum.
“Bagi industri perbankan, penggunaan data base kependudukan merupakan satu hal yang diinginkan karena dapat mempermudah proses verifikasi identitas, pembukaan bank dan sebagainya. Dari masyarakat juga dapat lebih mempercepat proses layanan keuangan,” ungkap Herwidayatmo dalam siaran pers.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kerjasama dengan sejumlah lembaga keuangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan pada 2014 untuk kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik.
Dia menambahkan, kerjasama ini juga akan memberikan dampak positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan.
“Selain mempermudah lembaga keuangan, kerjasama ini akan membuat data base kependudukan lebih tertata dan terdata seraca detail. Di mana kedepan semua transaksi penduduk di lembaga keuangan akan terdata lebih lengkap,” tukas Zudan.
Zudan berharap, kedepannya lembaga keuangan lain juga dapat ikut berkerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan ini dan terus ikut mendukung kebijakan yang telah diatur oleh Kemendagri.
Sampai dengan saat ini, 242 lembaga yang sudah mengakses data Dukcapil. Menurutnya, operator telekomunikasi juga menggunakan data ini, dalam melakukan pendataan ulang pemilik nomor ponsel, dan seluruh pemilik KTP Eelektronik dipastikan datanya tunggal.
Nantinya, sebanyak 261 juta penduduk dipastikan akan terdata dengan lengkap.
Saat ini 175 juta sidik jari yang telah tercatat dalam data Kemdagri, dimana 95 persen telah terekam, hanya tersisa 7,5 juta yang belum.
Ada 31 elemen yang terekam dalam NIK, ditambah beberapa elemen lainnya yang saat ini masih dibahas dengan pemangku kepentingan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
