Begini Cara Menteri Susi Promosikan "Perang" Melawan Kejahatan Perikanan

Menteri Susi mendorong kesadaran negara-negara internasional tentang bahaya kejahatan di bidang industri perikanan.
Andhina Wulandari | 27 September 2017 19:48 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara pada The 3rd International Symposium on Fisheries Crime di markas UNODC di Wina, Austria - Dok. KBRI Wina

Bisnis.com, WINA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak lelah mempromosikan pentingnya memerangi kejahatan di bidang perikanan.

Saat menghadiri The 3rd International Symposium on Fisheries Crime di markas UNODC di Wina, Austria, Senin (25/9/2017), Menteri Susi mendorong kesadaran negara-negara internasional tentang bahaya kejahatan di bidang industri perikanan.

Susi mengungkapkan bahwa sejak beberapa tahun ke belakang, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Susi menyampaikan, kejahatan tersebut merupakan kejahatan lintas batas dan terorganisir (transnational organized crime) yang telah melemahkan hukum dan kedaulatan negara.

Menteri Susi Pudjiastuti bersama pembicara lain pada The 3rd International Symposium on Fisheries Crime
di markas UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Wina, Austria, 25-26 September 2017./Dok KBRI Wina

“Tak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi, merusak lingkungan, dan merongrong hak asasi manusia,” ujar Susi, seperti dilansir laman resmi KKP, Selasa (26/9/2017).

Menurut Susi, kejahatan perikanan sudah terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan kapal, dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam perolehan izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Kejahatan ini juga melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

Menteri Susi Pudjiastuti berfoto bersama peserta 3rd International Symposium on Fisheries Crime
di markas UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Wina, Austria, 25-26 September 2017./Dok KBRI Wina

The 3rd International Symposium on Fisheries Crime merupakan pertemuan lanjutan dari simposium yang telah diselenggarakan di Yogyakarta (Oktober 2016) dan Cape Town, Afrika Selatan (September 2015).

Simposium diselenggarakan atas kerja sama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Pemerintah RI, Pemerintah Norwegia, INTERPOL, the Nordic Council of Ministers, the North-Atlantic Fisheries Intelligence Group (NA-FIG), dan PescaDOLUS Network.

Tak hanya berbicara di forum resmi, sosialiasi untuk memerangi kejahatan perikanan juga disampaikan Menteri Susi kepada warga Indonesia di Wina.

Setelah mengikuti simposium, Menteri Susi menyempatkan diri menggelar acara tatap muka bersama WNI yang tinggal di Austria, di KBRI Wina.

Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (26/9/2017) malam waktu Wina, menteri Susi menyampaikan apa saja usaha dan pencapaian KKP selama ini dalam memerangi kejahatan industri perikanan.

Menteri Susi Pudjiastuti saat presentasi pada The 3rd International Symposium on Fisheries Crime
di markas UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Wina, Austria, 25-26 September 2017./Dok KBRI Wina

Paparan Menteri Susi ditanggapi antusias para WNI yang mengikuti acara tersebut. Mereka juga bersemangat saat berfoto bersama Menteri Susi.

Perang menghadapi kejahatan terhadap perikanan dan industri perikanan sepertinya akan terus digelindingkan Menteri Susi di mana pun ia berada.

Satu hal yang pasti, kini pelaku ilegal fishing sudah menyingkir dari Indonesia.

“Sekarang kapal-kapal ilegal itu kabur dari Indonesia dan akhirnya memang pergi ke wilayah lain,” ujar Susi dalam acara tatap muka yang berlangsung di KBRI Wina.

Susi juga menyampaikan ada modus baru dari kapal-kapal ilegal tersebut, yaitu dengan menggunakan kapal Indonesia yang kemudian dibawa ke laut lepas yang merupakan zona bebas.

“Saya mendorong supaya ada monitoring dari law enforcement tentang ini,” tegasnya.

WNI yang hadir dalam acara tersebut tampak antusias, beberapa di antara mereka melontarkan pertanyaan seputar aturan yang dibuat KKP dan sempat menjadi kontroversi.

“Saya percaya negara demokrasi itu memiliki dinamika tersendiri. Jadi pro dan kontra itu wajar. Namun kita sebagai bangsa yang kuat harus berani bersikap. Harus memiliki aturan yang tegas dan kita pun harus konsisten dalam melakukannya,” ujar Susi.

Tag : Susi Pudjiastuti
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top