Geledah Kantor Pemkab Kukar, Beredar Surat KPK Minta Bantuan Pengamanan ke Polda

Sebuah surat tertanggal 25 September 2017 dengan kop Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta bantuan pengamanan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, beredar di media sosial dan percakapan Whatsapp.
Muhamad Yamin | 27 September 2017 01:27 WIB
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper berisi dokumen perjanjian dan kerja sama yang disita dari kantor Pemkab Kutai Kartanegara (kukar), Selasa (26/9) pukul 20.28 . Selama di kantor Pemkab Kukar, tempat Bupati Rita Widyasari beraktivitas, petugas KPK sejak pagi mendatangi setiap ruangan di tiga gedung dan memeriksa 12 bagian struktur pemerintahan tersebut. - JIBI/Muhamad Yamin

Kabar24.com, SAMARINDA - Sebuah surat tertanggal 25 September 2017 dengan kop Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta bantuan pengamanan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, beredar di media sosial dan percakapan Whatsapp.

Surat itu sepertinya masih berkaitan dengan peristiwa penggeledahan Kantor Pemkab Kukar yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan, Aris Budiman. Surat bernomor : B-513/23/9/2017 meminta bantuan 8 personil Sabhara Polri bersenjata dalam rangka pengamanan kegiatan penyidikan.

Baca Juga: Dari Sini Asal Muasal Harta Rita yang Berjumlah Ratusan Miliar Rupiah

Dalam surat itu, dicantumkan bahwa KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi dilakukan oleh Rita Widyasari selaku Bupati Kukar periode tahun 2010-2015 dan 2016-2021 bersama-sama Khairuddin selaku komisaris PT Media Bangun Bersama terkait kasus gratifikasi. Tertulis juga, surat permintaan bantuan sebagai dasar yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-96/01/09/2017 tertanggal 19 September 2017.

Belum diketahui kebenaran surat ini, namun terdapat kesalahan penyebutan lokasi pada Karo Ops Polda Kaltim di Samarinda. Yang seharusnya, markas Polda Kaltim berada di Balikpapan.

Sebelumnya, beredar pula kabar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari telah ditangkap KPK di salah satu portal berita online nasional. Atas kabar tersebut
Seketaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Kaltim, Abdul Kadir masih menunggu keterangan resmi KPK.

“Kita tunggu keterangan resmi KPK,” kata Abdul Kadir dihubungi wartawan, Selasa (26/9/2017).

Abdul Kadir mengungkapkan, dirinya masih bisa komunikasi dengan Rita Widyasari selaku Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim pada Senin (25/9/2017) maupun siang hari ini saat KPK geledah kantor Pemkab Kukar.

“Masih bisa komunikasi dengan beliau,” katanya.

Sementara itu, Rita Widyasari melalui komunikasi Whatsapp di grup maupun komunikasi pribadi mengaku dirinya belum ditahan. Ia membantah berita yang beredar tentang dirinya ditangkap KPK.


“Nggak. Bohong. Cuma saya akan diperiksa dan mungkin aja lain-lain,” katanya di salah satu grup WA.

Tag : kpk
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top