Setya Novanto Diminta Mundur, Kata Jusuf Kalla Memang Sudah Semestinya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang merekomendasikan Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketua Umum dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 26 September 2017  |  18:18 WIB
Setya Novanto Diminta Mundur, Kata Jusuf Kalla Memang Sudah Semestinya
Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang merekomendasikan Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketua Umum dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Wapres mengatakan elektabilitas partai sangat tergantung dengan persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kerja partai. Dengan kasus yang menimpa Setnov—panggilan Setya Novanto—, dikhawatirkan akan mempengaruhi penilaian publik terhadap Partai Pohon Beringin tersebut.

"Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi, kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image. Partai itu tergantung image masyarakat, penilaian publik," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (26/9/2017).

Dia melanjutkan, "Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian."

Sebelumnya, Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir menyatakan rekomendasi yang dikeluarkan kemarin, Senin (25/9/2017) menyatakan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setnov untuk mundur dan segera menunjuk pelaksana tugas.

Dasar rekomendasi tersebut lantaran terjadinya penurunan elektabilitas Partai Golkar pascapenetapan Setnov sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Adapun, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Setnov melalui surat. Nantinya, keputusan tersebut akan ditentukan oleh Setya Novanto.

Apabila disetujui untuk menunjuk pelaksana tugas, Wapres JK mengimbau agar pengganti selanjutnya memiliki rekam jejak yang bersih dan memiliki pengalaman dalam memimpin Golkar.

Dia pun tidak menampik bahwa calon pengganti bisa saja berasal dari Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. "Justru tidak boleh dari kabinet, artinya selama ini. (Tapi) bisa saja. Itu tidak tertulis," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jusuf kalla, partai golkar, setya novanto

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup