Kabar24.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan akan mengupayakan paket belanja senilai 2 triliun yen (US$18 miliar) demi memperluas akses terhadap pendidikan serta memotong waktu tunggu di pusat penitipan anak.
“Saya akan memanfaatkan pendapatan dari kenaikan pajak konsumsi yang direncanakan dan mulai berlaku pada Oktober 2019,” kata Abe, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (25/9/2017).
Pendapatan dari kenaikan retribusi penjualan sebelumnya telah bertujuan terutama untuk menggantikan defisit belanja untuk jaring pengaman sosial.
Dikemukakan, rincian paket ini diharapkan rampung sebelum akhir tahun. Rencana ini akan membebaskan biaya pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak berusia 3-5 tahun serta memberikan fasilitas childcare gratis bagi anak di bawah usia 2 tahun yang datang dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Penting untuk menemukan keseimbangan antara pengeluaran untuk paket kebijakan dan memperbaiki keuangan Jepang,” tambahnya.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), negeri sakura memiliki salah satu beban utang publik terbesar di antara negara-negara maju, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar hampir 240%.
Abe juga ingin mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan upah serta mendorong investasi. Ia menggambarkan periode dari tahun fiskal berikutnya hingga tahun fiskal 2020 sebagai tahun investasi intensif selama tiga tahun untuk meningkatkan produktivitas dan upah.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikabarkan akan mengadakan pemilihan umum pada 22 Oktober seiring dengan meningkatnya dukungan di tengah tensi dengan Korea Utara.
Menurut sumber terkait, Abe berupaya mengambil kesempatan dari pulihnya tingkat dukungan terhadap dirinya serta menghambat tantangan yang digalang partai oposisi baru melalui pemilu yang digelar lebih cepat ini.
Media domestik melaporkan bahwa kampanye partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal (LDP), akan berfokus pada komitmen untuk meningkatkan belanja pendidikan dengan menunda target untuk menahan defisit anggaran, serta rencana yang lebih terarah untuk merevisi konstitusi pasifis.
