Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyusun konsep Strategi Kekayaan Intelektual Nasional (SKIN) untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai potensi inovasi pendukung pembangunan ekonomi.
Penyusunan arah pengembangan kekayaan intelektual ini didukung oleh WIPO melalui tim ahli nasional dan internasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kekayaan intelektual.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Kemenkumham Dede Mia Yusanti mengharapkan SKIN dapat menjadi panduan dan peta jalan bagi pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.
Tidak hanya itu, keberadaan SKIN dapat diangkat menjadi isu nasional yang perlu dikoordinasi langsung oleh Kepala Negara, seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan dan China. Negara-negara tersebut dianggap telah berhasil memanfaatkan inovasi kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi.
“Sekarang masih disusun, SKIN memang harapannya dapat merangkum tujuan negara dalam mendorong eksistensi KI,” tuturnya, Selasa (19/9/2017).
Seiring dengan langkah menghadirkan SKIN, Indonesia juga telah menandatangani service level agreement dengan WIPO untuk pelaksanaan Technology and Innovation Service Center (TISC), dalam rangka menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan perguruan tinggi, lembaga riset, serta para kreator dan inventor nasional.
Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada WIPO untuk mengaksesi Madrid Protocol yang dapat memfasilitasi pendaftaran merek secara internasional ke beberapa negara dengan satu dokumen melalui WIPO.
Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-87 Global Innovation Index 2017, sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menduduki peringkat 88. Melihat kondisi ini, Dede menganggap masih banyak upaya yang harus dilakukan, agar mampu berada di peringkat atas indeks inovasi global.
“Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang memprioritaskan KI, dengan mendorong inovasi dan kreativitas bangsa,” tambahnya.
Menurutnya, jika semangat nasional untuk mendorong eksistensi KI hadir, berarti kemauan untuk mengubah pola berpikir yang mengandalkan sumber daya alam sebagai andalan pendapatan negara harus direformasi, dan diganti dengan mengandalkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti produk indikasi geografis dan industri kreatif.
