Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Singapura untuk memajukan kompetensi sekolah vokasi demi memenuhi tenaga kerja yang kompeten di industri.
Komitmen bilateral tersebut diimplementasikan dalam MoU tentang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri yang dilakukan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia serta Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan), Ong Ye Kung mewakili Pemerintah Singapura. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis (7/9/2017).
Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar melalui program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.
Menurutnya, ruang lingkup MoU tersebut antara lain meliputi pelatihan untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan serta pelatihan vokasi industri. Selain itu, pengembangan kualitas sistem pendidikan vokasi, penyediaan akses dan kesempatan bagi peserta pemagangan industri untuk tenaga pengajar dan siswa.
Adapun, kerja sama pengembangan kurikulum, pengembangan teknologi dan bantuan tenaga ahli serta pengembangan standar kualifikasi.
“Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan training untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri sebanyak 100 orang pada tahun 2018,” kata Airlangga dalam siaran pers, Jumat (8/9/2017).
Dalam penerapannya akan dikerjakan bersama oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kemenperin RI dan Institute of Technical Education (ITE) di Singapura. Adapun pelatihan yang dimaksud, lanjut Airlangga, bertujuan untuk peningkatan kompetensi teknis terutama penciptaan guru-guru produktif SMK di tiga bidang studi, yaitu Teknik Mesin, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Teknik Otomasi Industri.
“Program pelatihan ini juga diarahkan untuk pengembangan bagi pimpinan dan manajemen unit pendidikan vokasi,” imbuhnya.
Mujiyono, Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin RI menyampaikan bahwa Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik serta satu akademi komunitas. Sekolah-sekolah kejuruan milik Kemenperin tersebut setiap tahunnya meluluskan sekitar 5.000 siswa yang semuanya terserap dunia kerja.
"Ke depan akan ditambah tujuh politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dengan program dual system dan sistem blok waktu,” kata Mujiyono.
Sebelumnya, dalam upaya mentransformasi pendidikan di Indonesia Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang berkonsep link and match antara industri dengan SMK. Langkah strategis ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.
Sejak Februari 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, serta Jawa Barat, Kemenperin menggandeng sebanyak 1.035 SMK dan 307 industri. Pada pekan depan, rencananya bakal diluncurkan untuk wilayah utara Pulau Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
Program ini ditargetkan sampai tahun 2019 dapat melibatkan sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK. Setiap perusahaan sekurang-kurangnya membina lima SMK, sehingga diharapkan pada tahun 2019 dihasilkan 845.000 lulusan SMK yang kompeten dan tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri. (Regi Yanuar)
